Padang Panjang, Semangatnews.com – Lima fraksi DPRD Kota Padang Panjang memberikan perhatian serius terhadap kondisi fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Jumat (2/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri.
Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Lima fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terdiri dari PBB-PKS, PAN, NasDem, Gerindra, serta Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa. Mereka memberikan pandangan terhadap tiga agenda rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas pemerintah bersama DPRD.
Salah satu perhatian utama fraksi-fraksi adalah penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027. Pendapatan daerah disebut mengalami penurunan sebesar 3,68 persen dibandingkan anggaran sebelumnya.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan karena mengalami penurunan sebesar 19,41 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar kemampuan fiskal daerah dapat diperkuat.
Fraksi-fraksi DPRD mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang menyusun strategi yang lebih optimal untuk meningkatkan PAD. Potensi daerah dinilai perlu digali dan dikelola secara lebih maksimal.
Digitalisasi juga dinilai dapat menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemutakhiran data pajak dan retribusi menjadi bagian penting agar potensi penerimaan dapat tercatat secara akurat.
Di sisi lain, DPRD juga meminta pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Penguatan sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan dapat membuat struktur fiskal lebih mandiri.
Sorotan juga diberikan terhadap kualitas belanja daerah, terutama setelah adanya penurunan belanja modal sebesar 13,40 persen. Anggaran yang tersedia diminta tetap mampu mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Fraksi-fraksi mengingatkan agar kebijakan belanja tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penguatan UMKM, serta perlindungan kelompok rentan.
Pemandangan umum tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan RAPBD 2027 agar kebijakan anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Masukan DPRD selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan sebelum rancangan anggaran ditetapkan.(eti)
