Jakarta, Semangatnews.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan agar sistem ekspor BUMN menggunakan platform Simbara untuk meningkatkan efisiensi dan memperbesar penerimaan negara. Menurutnya, penerapan sistem digital terintegrasi tersebut pernah membuat negara menghemat hingga 30 sampai 40 persen.
Usulan itu muncul seiring rencana pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Pemerintah ingin seluruh transaksi ekspor komoditas strategis dapat dipantau secara transparan dan terintegrasi melalui sistem digital nasional.
Simbara sendiri merupakan singkatan dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara yang sebelumnya diterapkan untuk sektor batu bara. Sistem tersebut menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga agar proses produksi, pembayaran royalti, hingga ekspor dapat dipantau secara real time.
Luhut menilai keberhasilan Simbara di sektor minerba membuktikan digitalisasi mampu menekan kebocoran penerimaan negara. Dengan sistem yang lebih transparan, pemerintah bisa mengurangi praktik penambangan ilegal dan manipulasi data ekspor.
Berdasarkan data pemerintah, implementasi Simbara sebelumnya berhasil meningkatkan penerimaan negara hingga triliunan rupiah. Tambahan pemasukan tersebut berasal dari optimalisasi royalti, pengawasan transaksi, dan penyelesaian piutang perusahaan tambang.
Rencana penguatan ekspor satu pintu juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Dalam skema baru yang tengah disiapkan, transaksi ekspor SDA nantinya akan lebih banyak dikendalikan melalui perusahaan negara. Pemerintah berharap mekanisme ini mampu mengurangi praktik transfer pricing dan meningkatkan devisa negara.
Pengamat ekonomi menilai digitalisasi ekspor menjadi langkah penting di tengah meningkatnya tuntutan transparansi global. Negara-negara tujuan ekspor kini semakin ketat dalam mengawasi asal-usul komoditas dan kepatuhan lingkungan perusahaan eksportir.
Selain batu bara, pemerintah juga mulai memperluas penerapan Simbara ke komoditas lain seperti nikel dan timah. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp10 triliun dari sektor royalti dan pajak.
Kalangan pelaku usaha menyambut positif rencana integrasi sistem ekspor nasional selama implementasinya dilakukan secara bertahap dan tidak menghambat proses bisnis. Mereka berharap digitalisasi justru mempermudah administrasi dan mempercepat layanan ekspor.
Hingga kini, pemerintah masih mematangkan aturan teknis terkait implementasi ekspor berbasis Simbara untuk BUMN. Jika diterapkan penuh, sistem tersebut diproyeksikan menjadi fondasi baru tata kelola ekspor Indonesia yang lebih transparan, efisien, dan menguntungkan negara.(*)
