Jakarta, Semangatnews.com – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (24/2/2026) mengesahkan sebuah resolusi penting yang menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat dalam perang Rusia-Ukraina, tepat saat konflik itu memasuki tahun keempatnya. Sidang darurat khusus yang digelar di markas besar PBB, New York, menghasilkan dukungan mayoritas dari negara anggota, namun sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara.
Resolusi yang diusulkan oleh Ukraina dan beberapa negara Eropa tersebut mendapatkan 107 suara setuju, sementara 12 negara menolak dan 51 negara lainnya abstain dari pemungutan suara dari total 193 anggota Majelis Umum. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, keputusan ini dinilai penting secara politik karena merefleksikan aspirasi global untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan luas bagi warga sipil.
Dokumen resolusi itu menyerukan tidak hanya penghentian pertempuran, tetapi juga perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi, serta menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina yang diakui secara internasional. Beberapa amandemen juga mencakup langkah-langkah membangun kepercayaan seperti pertukaran tahanan perang dan pembebasan penduduk sipil yang dipindahkan secara paksa.
Amerika Serikat, yang sebelumnya menjadi pendukung kuat Ukraina di berbagai forum internasional, memilih abstain dalam pemungutan suara dengan alasan beberapa kalimat dalam teks resolusi dinilai bisa menghambat jalur diplomasi yang sedang berlangsung antara Kyiv dan Moskow. Delegasi AS menegaskan mereka tetap mendukung tujuan utama gencatan senjata, tetapi merasa resolusi tersebut kurang fleksibel terkait proses negosiasi.
Kebijakan abstain juga diambil oleh Indonesia, bersama negara-negara seperti China, India, dan sejumlah anggota negara berkembang lain, mencerminkan posisi diplomasi netral atau berhati-hati yang diambil beberapa negara dalam menghadapi konflik panjang yang penuh komplikasi geopolitik ini.
Sementara itu, negara seperti Rusia, Belarus, dan beberapa negara Afrika serta Asia lainnya secara tegas menolak resolusi tersebut, menunjukkan adanya perpecahan yang tajam dalam tatanan internasional mengenai cara terbaik untuk merespons perang yang telah menewaskan ribuan orang dan mengguncang stabilitas kawasan serta ekonomi global.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut baik keputusan Majelis Umum PBB, mengapresiasi dukungan dari negara-negara yang memilih setuju, dan menegaskan bahwa resolusi tersebut menunjukkan bahwa Ukraina tidak berjalan sendiri dalam perjuangan mempertahankan kedaulatannya. Ia menilai bahwa pesan besar dukungan internasional akan memperkuat upaya diplomasi global.
Namun kritik terhadap abstain dari negara besar seperti AS dan Indonesia tidak sedikit muncul, dengan sejumlah pengamat menilai bahwa langkah itu mencerminkan kompleksitas kekuatan geopolitik yang seringkali menempatkan kepentingan strategis nasional di atas pesan solidaritas kolektif dalam forum multilateralisme seperti PBB.
Para pakar hubungan internasional juga mencatat bahwa keputusan abstain bisa dipengaruhi oleh keinginan negara-negara tersebut untuk mempertahankan ruang diplomasi yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks upaya perundingan damai yang terus berjalan dan tekanan domestik masing-masing negara.
Kendati demikian, kalangan kemanusiaan dan kelompok advokasi global melihat resolusi ini sebagai langkah moral dan simbolis penting untuk mengakhiri perang yang menyebabkan jutaan warga sipil terus hidup dalam bayang-bayang kekerasan, pengungsian, dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
PBB sendiri menegaskan bahwa meskipun Majelis Umum tidak memiliki kuasa sama seperti Dewan Keamanan untuk memaksa pelaksanaan keputusan ini, adopsi resolusi tersebut memberikan legitimasi politik yang kuat bagi upaya perdamaian, serta mempertegas konsensus internasional tentang pentingnya menghentikan konflik.
Seiring dengan momentum empat tahun perang yang penuh dengan pergesekan geopolitik besar dan dampak luas terhadap stabilitas regional serta global, resolusi gencatan senjata ini menjadi sorotan dunia internasional tentang arah kebijakan negara-negara dengan posisi strategis dalam mencari solusi damai yang berkelanjutan.(*)
