Masalah Pengadaan Hand Sanitizer di BPBD Sumbar Dananya Sudah Disetor, Sanksi Sedang Dibahas MPP

oleh -

Masalah Pengadaan Hand Sanitizer di BPBD Sumbar Dananya Sudah Disetor, Sanksi Sedang Dibahas MPP

SEMANGATNEWS.COM- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipastikan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumbar serta rekomendasi DPRD Sumbar terhadap temuan pengadaan alat kesehatan yang dilaksanakan BPBD Sumbar tahun anggaran 2020.

“Kita akan tindaklanjuti”, ujar Drs Alwis, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar ketika dihubungi Semangatnews.com, Jumat, 05/03.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Perwakilan Sumatera Barat mengindikasikan adanya pemahalan harga khusus pengadaan Hand Sanitizer ukuran 100 ml dan 500 ml mencapai Rp 4.847.000.000,00. yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah- BPBD Sumbar.

Baca Juga:  Hari Ini Pessel Total 1.337 Terkonfirmasi Positif dan Lima Pasien Dinyatakan Sembuh

Terhadap temuan diatas, BPBD telah mengembalikan dana secara kesuruhan.Yang bersangkutan telah mengembalikan semua dana kemahalan tersebut, tegas Alwis.

Hanya saja ada kesalahan lain berupa transaksi tunai yang dilakukan Kalaksa BPBD Sumbar ,ER. Hal ini jelas melanggar Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2/INST-2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) tertanggal 23 Januari 2018.

Baca Juga:  Pasca Bom Bunuh Diri, Polri Amankan Lima Bom Aktif Dan Tangkap 13 Terduga Teroris Di Jakarta-Makassar-NTB

Masalah apa sanksinya sedang kita bahas di Majelis Pertimbangan Pegawai, sebut Sekda.

Menurut Sekda, setiap pelanggaran pasti ada sanksi, seperti apa bentuk sanksi yang akan diberikan sangat tergantung dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Jika kemahalan yang berdampak kepada kerugian negara, tentu ada tanggungjawab untuk mengembalikan, jika ada aturan yang dilanggar , MPP. akan mengkaji sanksi sesuai aturan yang sudah ada ( uu, pp, permendagri, permenpan. RI), katanya.
Sekretaris Daerah adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai dengan anggota Asisten I,II dan III, Inspektorat, Staf Ahli Bidang Hukum dan Kabiro Hukum. Sedangkan Sekretaris Kepala BKD.