Senangatnews, Padang – Sengketa carut marut permasalahan ganti rugi lahan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru maaih belum reda. Rabu (23/1), puluhan masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman menggelar unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
Demonstran masyarakat menuntut pemerintah agar komit dengan harga ganti untung bukan ganti rugi seperti yang disampaikan swtiap waktu sehingga tidak memiskinkan masyarakat. Pasalnya, proses ganti rugi lahan sampai hari ini terkendala harga yang jauh dibawah Nilak Jual Objek Pajak (NJOP).
Pemerintah dianggap terlalu merendahkan penawar harga. Padahal, sebagian besar tanah yang akan dilalui tol tersebut adalah sawah produktif.
“Kami dimiskinkan dengan jalan tol ini. Bahkan, 26 hektare tanah sawah produktif kami hilang,” tegas koordinator lapangan Harmadian saat berorasi di lobi kantor Gubernur Sumbar.
Pemerintah menawarkan harga ganti rugi sangat rendah. Satu meter tanah masyarakat hanya dihargai Rp 32 ribu hingga Rp 55 ribu. Yang membuat warga lebih geram dan marah, pemerintah deerah terkesan lepas tangan dan tidak menyodorkan solusi terkait rendahnya harga ganti rugi itu.
Harmadian melanjutkan, masyarakat Nagari Kasang akan menuntut pemerintah secara perdata. “Proses ganti rugi tidak pernah diberitahu. Kami dikalahkan karena administrasi, bukan masalah harga,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, saat jalan Tol Padang-Pekanbaru di-ground breaking oleh Presiden Jokowi tahun lalu, tanah tersebut hanya dipinjamkan masyarakat. Bahkan, masyarakat tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan pemerintah.
“Kami tidak pernah jual beli dengan pihak pemerintah maupun pelaksana jalan untuk melakukan pembebasan tol ini. Jadi kami datang ke sini menuntut agar mengulang kembali melakukan penilaian. Agar proses berjalan sesuai aturan main yang disepakati sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2012,” tegasnya.
Menurut Hamardian, masyarakat tidak menolak pembangunan tol. Namun, pembangunan itu jangan sampai merugikan masyarakat. “Kami setuju tol lewat Kasang. Ganti untung boleh, tapi kenyataannya tidak, tanah kami dihargai lebih rendah dan memiskinkan,” ulangnya.
Sebelumnya, pengerjaan fisik jalan Tol Padang-Pekanbaru sempat terhenti selama 6 bulan terakhir. Rencananya, pembangunan mega proyek itu kembali dilanjutkan pertengahan bulan ini.
