Mendagri Tunjuk Sekdaprov Alwis Jadi Plh. Gubernur Sumbar, Jum’at Serah Terima Jabatan

oleh -
Sekdapeov. Sumbar Drs. Alwis di tengah bersama masyarakat dan pimpred Semangatnews.com Zulnadi.

SEMANGATNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi, Drs. Alwis sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Barat melalui radiogram nomor:121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021 ditujukan kepada Sekdaprov yang melaksanakan Pemilihan Gubernur di Indonesia dengan klarifikasi amat segera. Tujuh provinsi dimaksud adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Kaltara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.

Baca Juga:  Wagub Audy Joinaldy Kunjungan Silaturahim Dengan Mentri PPN/Bapenas Bahas Pembangunan Sumbar

Hal ini dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar Iqbal Ramadi Payana di Padang, Kamis pagi (11/2/2021).

Iqbal menyebut dalam radiogram itu, Mendagri menjelaskan, bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021 tanggal 12 Februari, hari Jum’at  serah terima jabatan maka Sekdaprov Sumbar akan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.

Baca Juga:  Satreskoba Tanah Datar Bekuk DJ di Pinggir Jalan

“ Semua ini berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” katanya.

Akan halnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020, saat ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih 2021-2026 Mahyeldi-Audy belum ditetapkan KPU, karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:  Mushalla Babul Jannah dan Warga Popwils Siap Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 H

Menurut Iqbal, jabatan Plh Gubernur Sumbar ini bisa sampai dilantiknya kepala daerah definitif, bisa pula hanya sampai dilantiknya Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang biasanya berasal dari pejabat Kemendagri.