Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah belum akan dijalankan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa keputusan terkait pemangkasan nilai nominal mata uang berada di ranah Bank Indonesia (BI) dan tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kementerian Keuangan.
Dalam kunjungannya ke kampus di Surabaya, Purbaya menegaskan bahwa meski rencana telah tercatat dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029, pelaksanaannya masih jauh. “Itu kebijakan bank sentral, dan akan diterapkan sesuai kebutuhan pada waktunya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa baik tahun ini maupun tahun depan kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan. Dengan tegas ia mengatakan bahwa kementerian tidak akan menggeser fokus dari stabilitas ekonomi untuk mengejar pelaksanaan redenominasi dalam waktu singkat.
Purbaya juga menjelaskan bahwa meskipun ada wacana untuk mengubah satuan rupiah, seperti “Rp 1.000 jadi Rp 1”, hal itu sejauh ini hanya kajian. “Saya nggak tahu kapan, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral,” katanya.
Sejumlah analis menilai pernyataan Purbaya memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menghindari gangguan pasar dan kepercayaan publik yang bisa muncul bila perubahan besar dilakukan terburu-buru. Proses redenominasi dinilai perlu persiapan matang, termasuk sosialisasi dan sistem pembayaran.
Pihak BI pun sebelumnya menyampaikan bahwa perubahan nilai nominal rupiah harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk inflasi, stabilitas keuangan, dan kesiapan sistem pembayaran. Purbaya mengacu pada posisi tersebut untuk menegaskan bahwa tugas utama sekarang adalah menjaga kestabilan.
Meski begitu, wacana reformasi fiskal dan penataan denominasi rupiah tetap muncul ke publik. Pemerintah melalui Kemenkeu telah mencantumkan poin tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang, tapi bukan sebagai target jangka pendek.
Pengamat ekonomi menyoroti bahwa penundaan ini bisa jadi bagian dari strategi agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki waktu adaptasi. Dengan kondisi global yang belum pasti, perubahan struktur uang nominal dianggap sangat sensitif.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja publik, penguatan infrastruktur dan transformasi ekonomi digital. Redenominasi akan menunggu momentum yang tepat dan sinyal pasar yang stabil.
Sebagian pengusaha dan masyarakat menyambut baik penundaan ini karena dianggap memberi waktu untuk bersiap. Namun mereka tetap berharap pemerintah tetap melakukan kajian terbuka dan transparan agar ketika waktu tiba tidak ada kejutan besar.
Dengan demikian, sementara wacana redenominasi masih hidup, kenyataannya adalah bahwa untuk sekarang dan ke depan yang dekat, rupiah tetap berjalan pada satuannya saat ini tanpa perubahan nominal besar.(*)
