Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan responsif gender. Berbagai kebijakan dan program yang berpihak kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan terus dikembangkan guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang setara.
Komitmen tersebut kembali diperlihatkan melalui keikutsertaan Pemko Padang Panjang dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (11/11).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota tersebut menjadi bagian dari tahapan evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
Wali Kota Padang Panjang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Wita Desi Susanti. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan pembangunan yang memberikan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat secara adil kepada seluruh masyarakat.
Menurut Wita, pembangunan responsif gender tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan indikator administratif. Lebih dari itu, setiap kebijakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin maupun kondisi sosial.
Ia menegaskan, keberhasilan pelaksanaan PUG membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya.
Salah satu bentuk keseriusan Pemko Padang Panjang diwujudkan melalui penguatan Anggaran Responsif Gender (ARG). Pada 2024, alokasi anggaran tersebut tercatat sebesar Rp55,46 miliar dan kembali berada pada angka yang sama pada 2025.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Programnya meliputi pelatihan kerja, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Responsif Gender, pelayanan kesehatan bagi remaja putri, hingga edukasi administrasi kependudukan.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak identitas anak melalui penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun serta Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0–16 tahun.
Selain program pelayanan dasar, upaya pembangunan inklusif diperkuat melalui pengembangan potensi aparatur sipil negara, rehabilitasi sosial, perlindungan khusus anak, serta sosialisasi dan monitoring pelaksanaan PUG di lingkungan pemerintahan.
Berbagai inovasi turut dikembangkan, di antaranya Bagi-Bagi Kasih berupa bantuan kebutuhan dasar bagi ibu melahirkan dan Baranting Dini yang mengintegrasikan enam kegiatan dalam upaya menekan angka stunting di Kota Padang Panjang.
Melalui seluruh upaya tersebut, Pemko Padang Panjang berharap dapat memperoleh hasil penilaian yang baik dalam evaluasi penyelenggaraan PUG. Pemerintah daerah pun optimistis berbagai komitmen dan inovasi yang telah dijalankan mampu mengantarkan Padang Panjang meraih Anugerah Parahita Ekapraya 2026.(eti)

