Pemerintah Terlibat, SDM Kuat, Bangsa Hebat

oleh -

Pemerintah Terlibat, SDM Kuat, Bangsa Hebat

Oleh Teddy Fiktorius, M.Pd.

“Optimis!”, inilah diksi yang layak disematkan pada pidato Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada 16 Agustus 2019.

Bagaimana tidak? Presiden Joko Widodo menekankan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) naik dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Kenaikan signifikan ini tergolong dalam status tinggi. Di samping itu, dikemukakan juga bahwa tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah!

Rakyat Indonesia pantas berbangga hati dengan pencapaian ini. Mengapa demikian? Sebab, pemerintah tidak lantas berpuas diri. Dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5% dari produk domestik bruto (PDB). Belanja negara tersebut akan digunakan untuk terus memperbaiki kualitas SDM guna menyongsong bonus demografi.

Perihal bonus demografi, seyogyanya ia dipandang sebagai sebuah tantangan ataukah peluang? Tidak pelak lagi, jawabannya adalah keduanya sekaligus. Inilah sebabnya bangsa ini berjuang untuk menyiapkan generasi emas, yakni generasi yang menjadi lokomotif pembangunan bangsa untuk lepas dari kebodohan dan keterbelakangan.

Lantas, bagaimana bangsa ini menyongsong generasi emas tersebut? Meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) menjadi satu di antara kunci suksesnya. Peningkatan kualitas SDM dapat mendongkrak daya saing nasional. SDM yang mumpuni merupakan modal penting untuk dapat bersaing di dalam kompetisi global yang semakin sengit di era digital.

Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di kancah dunia! Bagaimana tidak? Indonesia menempati peringkat empat di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Kabar baiknya adalah sebagian besar penduduk berkategori usia produktif! Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2045 hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, penduduk Indonesia yang tergolong usia produktif (15-65 tahun) mencapai 185,22 juta jiwa atau sekitar 68,7% dari total populasi. Artinya, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk tidak produktif. Bonus demografi inilah modal awal untuk menyongsong Indonesia Maju 2045!

Fokus pada peningkatan kualitas SDM diyakini dapat mewujudkan visi bangsa ini untuk menjadi negara maju. Beranjak dari optimisme filosofis ini, pemerintah Indonesia mengangkat sebuah tema pada kebijakan fiskal tahun 2020, yakni “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Optimisme penguatan kualitas SDM semakin menggaung kencang dalam dunia pendidikan tatkala pemerintah tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun atau meningkat 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang hanya sekitar Rp390,3 triliun. Dengan anggaran pendidikan yang meningkat signifikan tersebut, kita patut berharap pendidikan di Indonesia terlepas dari segala keterpurukan.

Namun apa lacur, di tengah menguatnya optimisme bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, dunia dihantam oleh pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan berlangsung lama. Dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami pelemahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu, patutkah kita patah arang dan kehilangan arah? Tentu saja tidak! Justru krisis pandemi Covid-19 sepantasnya dipandang sebagai sebuah momentum untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Hantaman badai pesimisme kemudian bertiup pada tantangan terbesar pendidikan saat ini, yakni kualitas pendidikan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang belum optimal. Polemik ini semakin menambah panjang deretan permasalahan dalam bidang pendidikan negeri ini sebagaimana diungkapkan dalam pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 12 Mei 2020.

Pencapaian skor PISA yang terus menurun sejak 2009, kompetensi tenaga pendidik antarprovinsi yang belum merata, porsi perhatian momen emas (golden moment) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum memadai, dan persoalan ketidakcocokan (miss-match) keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja adalah ibarat sebongkah batu besar yang perlu segera dihancurkan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam upaya perbaikan mutu pendidikan bangsa ini. Kemudian, sebuah pertanyaan kritis muncul, “Apa peran negara dalam menyokong upaya mencerdaskan anak bangsa?”

Negara hadir dalam bentuk sokongan finansial berupa APBN yang bertindak sebagai instrumen pemerintah untuk membentuk SDM Indonesia yang cakap. SDM inilah pilar utama dalam aktualisasi visi Indonesia Maju. Pemerintah diharapkan terus memegang amanah para pendiri bangsa untuk senantiasa menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan paripurna dalam menjamin hajat hidup rakyat Indonesia. APBN adalah alat untuk mencapai tujuan mulia tersebut.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah tulisannya yang dimuat di Harian Kompas 19 Agustus 2019 mengungkapkan peran besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dapat kita simpulkan setidaknya terdapat lima produk dalam upaya untuk mencerdaskan anak bangsa, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Dana Abadi Pendidikan.

Pertama, KIP dan BOS menjamin usia sekolah anak-anak dari keluarga miskin untuk dapat mencicipi bangku sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Program Indonesia Pintar ini menargetkan 20,1 juta siswa dan BOS menyasar 55,8 juta siswa serta 271.000 sekolah. Sungguh angka yang fantastis, bukan?

Kemudian, mereka juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana maupun pascasarjana, baik di dalam maupun luar negeri, melalui beasiswa LPDP. LPDP membuka lima ribu kuota pada tahun 2020. Bantuan beasiswa ke jenjang pendidikan tinggi dapat juga diperoleh melalui program beasiswa KIP Kuliah. Pada tahun 2020, pemerintah menyasar 818.000 mahasiswa penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi (termasuk lanjutan Bidikmisi).

Berikutnya, optimalisasi kualitas perguruan tinggi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mewujudkan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk membantu perguruan tinggi lainnya menyusul UI, ITB, dan UGM yang menduduki peringkat 500 besar dunia. Eksistensi dana abadi tersebut membawa secercah harapan. Diharapkan semakin banyak perguruan tinggi mampu meraih label kelas dunia dan secara signifikan berkontribusi pada pengembangan kualitas manusia Indonesia yang lebih kompetitif. Lebih lanjut, dana abadi juga dialokasikan untuk optimalisasi kuantitas dan kualitas riset. Sektor-sektor yang memiliki potensi efek berganda (multiplier effect) akan menjadi fokus riset.

Melihat besarnya dukungan pemerintah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, pantaslah kita senantiasa menggenggam asa dan optimisme. Terlebih, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan dana penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab sosial yang diemban oleh negara. Komitmen tanggung jawab negara dalam pengalokasian dana pendidikan sebesar 20% di dalam APBN dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (1), Perubahan UUD 1945 ke IV Pasal 31 ayat (4), dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007.

Pencapaian pendidikan nasional yang lebih merata dan bermutu lebih jauh dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 3 dan 4. Pasal 3: “Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Pasal 4: “Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”. Undang-Undang 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tersebut memberikan isyarat bahwa pemenuhan anggaran pendidikan yang memadai harus diorientasikan pada perwujudan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.

Sekelumit pesimisme tidak layak hadir di tengah menggunungnya optimisme dalam upaya mendidik anak bangsa. Namun, pembangunan SDM di Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata sebab ia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Upaya ini memerlukan perbaikan dari hulu ke hilir, mulai dari peran pemerintah hingga pengelolaan pendidikan itu sendiri. Kenaikan anggaran di sektor pendidikan harus dimaksimalkan penggunaannya bagi peningkatan mutu SDM secara komprehensif, bukan untuk belanja gaji dan operasional!

Tanpa SDM yang mumpuni, tidak akan mudah bagi Indonesia untuk menggapai bonus demografi. Terlebih, memasuki era revolusi industri 4.0, pembenahan SDM menjadi hal mutlak. Dengan demikian, wajah pendidikan Indonesia ke depan akan sangat bergantung pada peran penting pemerintah (tanpa mengabaikan peran pemangku kepentingan terkait lainnya). Memang bukan pekerjaan mudah untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia. Namun, kalau tidak dimulai sejak dini, kapan lagi?

APBN tahun 2020 yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia menjadi titik awal negeri ini dalam mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Mari kita hadiahi bangsa tercinta ini dengan semangat mendidik anak bangsa dengan penuh optimisme, niscaya generasi emas akan menjadi kado terindah tatkala bangsa Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-100 pada tahun 2045. Semoga.