Jakarta, Semangatnews.com – Hasil pemilihan umum Israel belum menghasilkan pemenang yang mampu menguasai mayoritas parlemen. Situasi tersebut membuat Benjamin Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan koalisi baru berhasil dibentuk, di tengah persaingan politik yang semakin ketat.
Pemilu yang berlangsung pada 27 Oktober 2026 itu mempertemukan kubu Netanyahu dengan koalisi oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot. Persaingan keduanya menjadi perhatian karena hasil pemungutan suara akan menentukan arah kepemimpinan Israel, termasuk kebijakan keamanan dan hubungan negara tersebut dengan kawasan Timur Tengah.
Penghitungan suara sementara menunjukkan blok politik pendukung Netanyahu berada di posisi terdepan, tetapi belum mampu mencapai mayoritas. Dengan sekitar 86 persen suara telah dihitung, proyeksi sejumlah lembaga penyiaran memperkirakan bloknya akan mendapatkan 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi memperoleh 48 kursi.
Parlemen Israel memiliki 120 kursi sehingga sebuah pemerintahan membutuhkan dukungan minimal 61 anggota untuk memperoleh mayoritas. Kekurangan kursi tersebut membuat Netanyahu harus mencari dukungan tambahan dari partai lain agar dapat membentuk pemerintahan yang stabil.
Situasi ini juga menjadi tantangan bagi Eisenkot. Meski berupaya mengakhiri kepemimpinan Netanyahu, kubu oposisi belum memiliki jalur yang mudah menuju mayoritas. Perbedaan pandangan mengenai kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab Israel turut mempersempit pilihan politik yang tersedia.
Partai-partai yang mewakili warga Arab Israel diproyeksikan meraih sekitar 19 kursi, sebuah perolehan yang dapat memberi mereka pengaruh besar dalam proses pembentukan pemerintahan. Namun, dukungan kelompok tersebut masih menjadi persoalan politik karena sejumlah pemimpin dari kubu Yahudi Israel menolak menjadikan partai-partai Arab sebagai mitra koalisi.
Di tengah ketidakpastian itu, Presiden Israel Isaac Herzog menyerukan agar para pemimpin partai mengutamakan kompromi dan menghindari pemilihan umum ulang. Pembentukan pemerintahan baru diperkirakan membutuhkan negosiasi yang tidak singkat, mengingat perbedaan kepentingan antarkelompok politik.
Selama proses tersebut berlangsung, Netanyahu tetap menjalankan fungsi pemerintahan sebagai perdana menteri sementara. Meski memiliki kewenangan formal untuk menjalankan pemerintahan, kabinet sementara menghadapi tuntutan untuk menahan diri dalam sejumlah keputusan penting yang dapat berdampak jangka panjang.
Persoalan keamanan menjadi salah satu isu utama dalam persaingan politik tersebut. Netanyahu menyoroti operasi militer Israel dan membuka kemungkinan kerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadapi Iran. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan keamanan regional berpotensi tetap menjadi agenda utama selama masa transisi pemerintahan.
Eisenkot, sebaliknya, memperingatkan agar persoalan keamanan tidak digunakan untuk kepentingan politik. Ia menyerukan agar lembaga keamanan dan pelayanan publik tetap menjalankan tugas secara profesional di tengah ketidakpastian kepemimpinan. Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan koalisi bukan hanya persoalan pembagian kursi, tetapi juga menyangkut arah kebijakan negara.
Hasil pemilu kali ini belum memastikan apakah Netanyahu akan kembali memimpin pemerintahan penuh atau harus menghadapi perubahan kekuasaan. Apabila negosiasi koalisi gagal, Israel berpotensi menghadapi kebuntuan politik yang berkepanjangan dan kemungkinan pemungutan suara kembali pada 2027. Untuk sementara, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Herzog dan kemampuan para pemimpin partai mencapai kesepakatan.(*)
