Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang bersama aparat penegak hukum memperkuat sinergi melalui Rapat Koordinasi Teknis Penuntutan Penanganan Perkara Koneksitas yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Senin (24/11). Forum ini menghadirkan jajaran Oditurat dari wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta unsur penegak hukum lainnya.
Kegiatan tersebut membahas penyelarasan langkah antarlembaga dalam menangani perkara koneksitas, yaitu perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer. Mekanisme penanganan jenis perkara ini dinilai memerlukan ketelitian dan koordinasi yang kuat karena melibatkan lintas kewenangan.
Aspidmil Kolonel Budiharto yang menjadi pemateri utama menegaskan pentingnya keharmonisan prosedur di setiap tahap. Mulai dari penyidikan hingga proses penuntutan, seluruh tahapan harus berada dalam kerangka hukum yang sama agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Ia menyampaikan bahwa perkara koneksitas sangat rentan menghadirkan persoalan jika tidak ada kesatuan pandang antar institusi penegak hukum. Oleh karena itu, integritas dan pemahaman hukum yang kuat menjadi kunci utama agar penanganan dapat berjalan efektif.
“Penyidikan hingga penuntutan harus mengikuti koridor hukum yang jelas. Tanpa koordinasi yang solid, perkara koneksitas mudah menimbulkan kesalahan prosedural,” tegasnya. Ia juga menyebut Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai penjaga supremasi hukum.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, yang hadir dalam rapat tersebut memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis ini. Menurutnya, penegakan hukum yang berkualitas adalah salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kota yang tertib.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum. Forum seperti ini dinilai menjadi ruang penting untuk mempererat koordinasi dan meningkatkan kapasitas aparat.
Hendri Arnis berharap rapat ini menghasilkan pedoman teknis yang lebih komprehensif, seperti penyusunan SOP penanganan perkara koneksitas yang mudah diterapkan di lapangan. Selain itu, ia mendorong adanya pola kerja yang semakin terstruktur antara Kejaksaan, Oditurat, Kepolisian, dan APH lainnya.
Menurutnya, pengalaman di lapangan sering kali menunjukkan adanya tantangan dalam membagi kewenangan dan tugas. Dengan adanya forum koordinasi, hambatan tersebut dapat dianalisis dan diselesaikan melalui solusi yang aplikatif.
Kepala Kejari Padang Panjang, Adhi Setyo Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat proses penanganan perkara koneksitas. Ia menilai keselarasan antar institusi adalah kunci menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan Polres, Sub Denpom, Karutan Kelas II B, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Kehadiran berbagai unsur penegak hukum menegaskan komitmen bersama memperkuat kualitas penegakan hukum di Padang Panjang.(eti)
