Jakarta, Semangatnews.com – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, melontarkan kritikan tajam terhadap gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, Purbaya perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan komentar terkait kebijakan kementerian lain agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Misbakhun menyoroti pernyataan Menkeu yang menyebut akan melakukan pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika anggaran tak terserap. Menurut DPR, pernyataan semacam itu bukan hanya menyasar kebijakan internal, tetapi menyentuh ranah koordinasi antarkementerian.
Dalam pandangan DPR, gaya komunikasi semacam itu bisa menimbulkan kesan bahwa kementerian keuangan terlalu aktif “mengomentari urusan orang lain,” yang bisa mengganggu sinergi antar lembaga pemerintahan.
Lebih lanjut, Misbakhun menyebut bahwa anggaran MBG memiliki dimensi politik dan sosial yang kuat. Oleh karena itu, keputusan apapun terkait pemotongan harus melewati proses dan dialog mendalam agar tak menimbulkan kegaduhan publik.
Dia juga mengingatkan bahwa peningkatan defisit APBN dari 2,48 persen ke 2,68 persen perlu dibahas secara matang. Menurutnya, keputusan semacam itu harus disinkronkan dengan DPR agar tak menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan prosedur.
DPR mengimbau Menkeu agar lebih fokus pada desain ekonomi besar yang menjadi visi pemerintahan, serta memperkuat sinergi fiskal dengan kementerian dan lembaga lain. Komentar yang keluar dari batas kewenangan dikhawatirkan memicu konflik internal.
Sudah bukan kali pertama DPR menyentil Menkeu atas komentar publiknya. Sebelumnya, beberapa pernyataan Purbaya terkait subsidi LPG 3 kg dan kebijakan di sektor energi sempat memicu kontroversi antar kementerian.
Dalam konteks ini, DPR menginginkan agar Menkeu tidak terlalu sering “menembak komentar” ke kebijakan kementerian lain melainkan menjalin koordinasi internal terlebih dahulu.
Meski demikian, sejumlah pengamat menyebut bahwa kritik DPR ini bisa menjadi bagian dari dinamika politik legislatif-eksekutif. Dalam pemerintahan demokratis, gesekan semacam ini tidak jarang muncul sebagai bentuk kontrol lembaga.
Yang menjadi ujian ke depan adalah apakah Purbaya akan merespons kritik tersebut dengan menyesuaikan gaya komunikasi atau tetap melanjutkan gaya yang lebih agresif.
Jika Purbaya memilih pembenahan gaya komunikasi tanpa menghindari kebijakan proaktif, itu bisa memperkuat kredibilitasnya di mata publik maupun lembaga legislatif.
Sebaliknya, jika kritik ini tidak direspons dengan bijak, potensi friksi antar kementerian bisa meningkat dan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.(*)
