Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut memberi sinyal bahwa Indonesia berpeluang menarik diri dari Board of Peace, sebuah forum perdamaian internasional yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Isyarat tersebut mencuat di tengah perdebatan publik terkait arah dan dampak keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Sinyal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan keputusan yang bersifat mutlak dan masih dapat dievaluasi sesuai perkembangan situasi global.
Prabowo menekankan bahwa prinsip utama politik luar negeri Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Jika sebuah forum internasional dinilai tidak sejalan dengan upaya nyata menciptakan perdamaian, Indonesia memiliki hak penuh untuk meninjau ulang keanggotaannya.
Board of Peace sendiri dibentuk sebagai wadah dialog internasional untuk meredakan konflik global, termasuk konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Indonesia bergabung sebagai bagian dari komitmen awal untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.
Namun, keputusan Indonesia bergabung sejak awal menuai beragam reaksi di dalam negeri. Sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas dan arah kebijakan Board of Peace, terutama terkait isu Palestina yang menjadi perhatian besar publik Indonesia.
Kritik muncul karena forum tersebut dinilai belum menunjukkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi penyelesaian konflik kemanusiaan. Kekhawatiran juga berkembang bahwa Board of Peace lebih mencerminkan kepentingan politik negara-negara besar.
Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran Indonesia di forum internasional justru dimaksudkan untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperjuangkan keadilan global. Indonesia, menurutnya, tidak ingin hanya menjadi simbol, melainkan aktor yang berperan aktif.
Meski demikian, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila forum tersebut justru berpotensi merugikan posisi diplomasi Indonesia atau bertentangan dengan aspirasi rakyat.
Sikap ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam membaca dinamika geopolitik global. Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara peran aktif di kancah internasional dan konsistensi terhadap prinsip bebas dan aktif.
Pengamat menilai sinyal kemungkinan mundur dari Board of Peace mencerminkan fleksibilitas diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Kebijakan luar negeri tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang kaku, melainkan adaptif terhadap situasi.
Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional tidak akan menggantikan peran lembaga global yang telah mapan, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam menjaga perdamaian dunia.
Ke depan, keputusan Indonesia terkait Board of Peace diperkirakan akan melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan masukan publik dan kepentingan strategis nasional. Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, namun tetap tegas menjaga prinsip dan kedaulatannya.(*)
