Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan tegas kepada para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara terkait pengelolaan aset negara di masa lalu. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti lalai atau merugikan negara harus siap dimintai pertanggungjawaban hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum pemerintahan nasional yang dihadiri kepala daerah dan pejabat pusat. Di hadapan para peserta, Prabowo menekankan bahwa era pengelolaan aset negara yang longgar dan tidak transparan telah berakhir.
Presiden menyoroti kondisi pengelolaan BUMN sebelumnya yang dinilai terfragmentasi dan tidak efisien. Aset negara tersebar di ratusan perusahaan tanpa koordinasi yang kuat, sehingga membuka celah pemborosan dan lemahnya pengawasan.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi baru yang bertugas mengonsolidasikan aset-aset negara. Langkah ini disebut sebagai fondasi penting untuk memperbaiki tata kelola BUMN secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Prabowo menegaskan bahwa pembenahan sistem tidak akan berarti tanpa akuntabilitas individu. Ia secara terbuka memperingatkan mantan pimpinan BUMN agar tidak merasa aman dari proses hukum atas keputusan dan kebijakan yang pernah mereka ambil.
Menurut Prabowo, penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi ekonomi. Ia menilai keberanian menuntut pertanggungjawaban masa lalu diperlukan agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari.
Pernyataan keras Presiden ini langsung menjadi perhatian publik dan pelaku usaha. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah terhadap pemberantasan praktik buruk dalam pengelolaan perusahaan negara.
Namun, ada pula pihak yang mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah. Proses hukum diharapkan berjalan profesional dan transparan agar tidak menimbulkan kesan politisasi.
Prabowo juga menyinggung keraguan sejumlah pihak terhadap keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar retorika, melainkan wujud tanggung jawab moral kepada rakyat.
Reformasi pengelolaan BUMN dinilai krusial mengingat peran strategis perusahaan negara dalam menopang perekonomian nasional. Tata kelola yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Selain itu, langkah tegas pemerintah diharapkan mampu menarik minat investor dengan menghadirkan kepastian hukum dan transparansi. Kepercayaan terhadap institusi negara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dengan peringatan ini, Prabowo menegaskan arah baru pemerintahan yang mengedepankan disiplin, akuntabilitas, dan keberanian menindak penyimpangan. Pemerintah memberi sinyal jelas bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan secara profesional demi kepentingan bangsa dan negara.(*)
