Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan agenda reformasi besar yang menyasar seluruh lembaga negara. Langkah ini diungkap oleh penasihat khusus presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian, Ahmad Dofiri.
Dofiri menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden. Ia menegaskan bahwa reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh sistem pemerintahan.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar berbagai masukan dari masyarakat dihimpun secara luas. Aspirasi publik ini menjadi dasar penting dalam merancang reformasi yang menyentuh akar persoalan.
Namun demikian, reformasi akan dimulai dari institusi kepolisian. Hal ini dinilai strategis karena Polri memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dofiri menjelaskan bahwa Polri dipilih sebagai titik awal karena posisinya sebagai garda terdepan dalam sistem hukum nasional. Kinerja aparat kepolisian dinilai sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap negara.
Ia juga menyoroti bahwa reformasi yang dirancang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek kultural di tubuh kepolisian. Perubahan budaya kerja menjadi kunci untuk menciptakan aparat yang profesional dan humanis.
Selain itu, pembenahan tata kelola internal juga menjadi fokus utama. Mulai dari sistem rekrutmen, jenjang karier, hingga pengawasan akan diperkuat dengan pendekatan yang lebih transparan.
Digitalisasi sistem pengawasan disebut sebagai salah satu langkah konkret untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan sistem yang lebih terbuka, diharapkan praktik-praktik negatif dapat ditekan.
Dofiri menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kelembagaan. Ia mengingatkan agar publik tidak hanya fokus pada posisi atau struktur organisasi semata.
Lebih jauh, reformasi ini juga dikaitkan dengan agenda besar pemerintah, termasuk pemberantasan korupsi dan penguatan ketahanan nasional di berbagai sektor.
Langkah reformasi yang dimulai dari Polri ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi perubahan lebih luas di seluruh lembaga negara. Pemerintah menargetkan sistem yang lebih bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
