Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 yang baru dilantik, menegaskan bahwa sektor energi merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Arahan ini disampaikan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengemban tugas sebagai Ketua Harian DEN di Istana Negara, Jakarta.
Hadirnya empat arahan tersebut diyakini akan menjadi dasar strategis dalam penyusunan kebijakan energi nasional sekaligus peta jalan (roadmap) pembangunan sektor energi ke depan. Prabowo meminta agar DEN tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi ketahanan energi Indonesia.
Arahan pertama yang ditekankan Presiden adalah kedaulatan energi, di mana Indonesia harus memiliki kekuatan penuh dalam pengelolaan energi tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak mana pun. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam energi.
Fokus kedua adalah ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya peningkatan cadangan energi domestik agar mampu menjamin pasokan dalam jangka waktu yang cukup. Saat ini cadangan energi Indonesia hanya mampu bertahan selama sekitar 21 hari, dan arahan presiden adalah untuk meningkatkannya menjadi tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan (storage).
Arahan ketiga terkait dengan kemandirian energi. Indonesia disebut masih terlalu bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM), dengan impor mencapai puluhan juta kiloliter per tahun. Prabowo memerintahkan agar DEN merumuskan langkah konkret untuk menekan impor tersebut secara bertahap.
Arahan terakhir dari Presiden kepada DEN adalah meujudkan swasembada energi. Tujuan jangka panjang ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Bahlil menegaskan bahwa arahan ini akan dibawa dalam rapat paripurna DEN yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum awal penyusunan target dan strategi tahunan terkait pelaksanaan kebijakan energi.
Pelantikan anggota DEN juga menandai babak baru dalam pengelolaan energi nasional, karena turut melibatkan tujuh menteri dari pemerintah serta delapan anggota dari pemangku kepentingan lainnya seperti akademisi dan industri. Hal ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan energi yang komprehensif.
Sejalan dengan arahan Presiden, DEN telah mengembangkan sejumlah peta jalan strategis termasuk penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta kajian pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pembangunan tenaga nuklir sebagai bagian dari diversifikasi energi juga menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji.
Pakar energi menilai empat arahan tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih terintegrasi dalam menghadapi tantangan ketahanan energi global dan domestik. Fokus pada swasembada energi dipandang mampu mengurangi dampak fluktuasi harga komoditas serta menekan defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor energi.
Namun, tantangan dalam merealisasikan arahan tersebut tidak ringan. Diperlukan investasi besar, infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga riset untuk mencapai target kemandirian dan swasembada energi secara bertahap.
Masyarakat dan pelaku usaha di sektor energi kini menantikan implementasi konkret dari kebijakan yang dirancang DEN berdasarkan arahan presiden. Keberhasilan strategi ini akan sangat menentukan masa depan energi nasional dan posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam pengelolaan sumber energi.
Arahan presiden kepada Dewan Energi Nasional ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam pembangunan kebijakan energi yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan energi di masa depan.(*)
