Jakarta, Semangatnews.com – Dalam kunjungan kerja ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus pada Jumat (3/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan memberi kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal.
Menurut Purbaya, pelaku usaha yang selama ini bergerak di “area gelap” tidak akan langsung ditindak tegas, melainkan akan dipandu agar produk mereka dapat diatur sesuai regulasi cukai. Konsep ini disebut sebagai “ampunan dosis” guna menjaga kelangsungan usaha kecil sekaligus memperbaiki struktur pasar rokok nasional.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa ampunan ini bersifat sementara: ke depan, setiap produk yang masih beroperasi di luar regulasi akan dihadapkan pada penindakan tegas oleh Bea dan Cukai.
Untuk memfasilitasi transformasi tersebut, Purbaya mengusulkan pengembangan KIHT seluas lima hektare sebagai kawasan khusus industri tembakau. Kawasan ini terbuka bagi produsen kecil agar bisa memproduksi secara resmi, dengan pengawasan regulasi yang ketat.
“Kalau mereka tidak punya modal, kita akan telusuri apakah pemerintah pusat dapat membantu agar mereka bisa masuk,” ujarnya. Dengan demikian, produsen kecil tidak langsung kehilangan lahan usaha karena kebijakan penertiban.
Kunjungan ke KIHT juga diwarnai dialog dengan para pengusaha rokok, di mana mereka menyampaikan tantangan kapasitas produksi, biaya regulasi, dan akses pasar. Purbaya mendengarkan aspirasi tersebut sebagai bahan penyusunan kebijakan cukai yang adil.
Pihak otoritas saat ini juga sedang merancang skema cukai baru yang spesifik untuk industri kecil. Dirjen Bea dan Cukai ditugaskan mencari formula agar beban regulasi tidak membunuh usaha kecil sekaligus menjaga persaingan sehat dengan produsen besar.
Tak hanya itu, Purbaya juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat pengawasan pintu masuk impor agar tidak ada celah bagi peredaran rokok ilegal melalui batas negara sebagai jalur distribusi gelap.
Dengan strategi kombinasi: pembinaan, ampunan transisi, dan kemudian penindakan tegas, pemerintah berharap perubahan ini mampu menjaga lapangan kerja sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok.
Langkah ini menjadi bagian dari manuver kebijakan fiskal kementerian untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, kesehatan publik, dan keadilan pasar dalam industri tembakau nasional.(*)
