Jakarta, Semangatnews.com – Perkembangan pembayaran digital menjadi salah satu perhatian dalam agenda uji kelayakan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) di DPR RI. Destry Damayanti, yang menjadi calon tunggal Gubernur BI, menyatakan digitalisasi sistem pembayaran akan terus dilanjutkan apabila dirinya mendapat kepercayaan memimpin bank sentral.
Destry menyampaikan hal tersebut saat menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Dalam pemaparannya, ia menempatkan penguatan sistem pembayaran sebagai salah satu bagian penting dari agenda BI ke depan.
Salah satu instrumen yang akan terus didorong adalah QRIS. Sistem pembayaran berbasis kode QR tersebut telah berkembang menjadi bagian dari aktivitas transaksi masyarakat, mulai dari pusat perdagangan hingga usaha kecil di berbagai daerah.
Destry melihat perkembangan tersebut sebagai peluang untuk memperluas inklusi ekonomi. Semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang terhubung dengan sistem pembayaran digital, semakin besar pula peluang transaksi berlangsung lebih cepat dan efisien.
Data terbaru BI memperlihatkan besarnya pertumbuhan QRIS. Pada Juli 2026, transaksi QRIS tercatat tumbuh 82,42 persen secara tahunan, sementara volume transaksi pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 5,5 miliar transaksi.
Pertumbuhan tersebut juga berjalan seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan pembayaran melalui internet dan aplikasi mobile. Pada periode yang sama, transaksi melalui internet tumbuh 9,39 persen secara tahunan, sedangkan transaksi mobile meningkat 24,25 persen.
Namun, derasnya perkembangan transaksi digital tidak berarti uang tunai akan segera ditinggalkan. Destry mengungkapkan bahwa uang tunai masih mempunyai fungsi dalam sistem pembayaran dan tetap akan menjadi bagian dari ekosistem transaksi di Indonesia.
Keberadaan uang tunai terutama masih relevan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan digital. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang luas membuat kebutuhan terhadap berbagai pilihan metode pembayaran tetap harus diperhatikan.
Karena itu, kebijakan pembayaran nasional ke depan diperkirakan tetap mengedepankan keseimbangan. Digitalisasi dapat terus diperluas, sementara infrastruktur dan ketersediaan uang tunai tetap dijaga agar masyarakat memiliki pilihan sesuai kebutuhan.
Rencana tersebut sejalan dengan visi Destry untuk mempertahankan kredibilitas BI dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia juga berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas lain melalui Sinergi Merah Putih.
Dengan pertumbuhan QRIS yang masih tinggi, transformasi pembayaran digital diperkirakan akan menjadi bagian penting dari arah kebijakan BI ke depan. Di tengah perubahan tersebut, uang tunai tetap dipertahankan sehingga masyarakat dapat menggunakan metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.(*)
