Jakarta, Semangatnews.com – Wakil Gubernur Riau S.F. Hariyanto menanggapi santernya isu bahwa hubungannya dengan Gubernur Riau Abdul Wahid tengah retak, menjelang operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyatakan bahwa antara dirinya dan Gubernur tetap melakukan koordinasi rutin dan tidak ada konflik internal yang berarti.
Hariyanto mengungkapkan bahwa dalam setiap kebijakan strategis provinsi, termasuk bidang anggaran, pembangunan infrastruktur dan layanan publik, dirinya selalu dilibatkan dan berdiskusi secara langsung dengan Gubernur. Ia menegaskan bahwa kolaborasi kuat merupakan kunci menjalankan pemerintahan yang efektif.
Isu keretakan hubungan muncul belakangan, setelah publik melihat adanya perbedaan sikap antara keduanya terkait defisit anggaran dan penggunaan dana publik. Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur berbeda pandangan mengenai besaran defisit dan tanggung jawabnya.
Meski demikian, Hariyanto menyebut bahwa beda pendapat bukanlah pertanda retaknya hubungan, melainkan bagian dari mekanisme pemerintahan yang sehat. Ia meminta masyarakat dan media tidak cepat terbawa spekulasi tanpa bukti kuat.
“Saya dan Pak Gubernur selalu berdiskusi dalam setiap kebijakan penting. Kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan,” ujar Hariyanto dalam jumpa pers singkat di Pekanbaru.
Lebih jauh, Wakil Gubernur mengatakan bahwa ia memang belum pernah diberi tahu secara resmi soal adanya OTT yang menyeret Gubernur, namun ia memilih fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum apabila dipanggil atau dimintai keterangan terkait proses penyidikan yang sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Terkait publikasi bahwa Gubernur menuding Wakilnya sebagai penyebab defisit anggaran, Hariyanto menjawab bahwa ia tidak ingin terjebak dalam polemik yang hanya merugikan citra pemerintahan. Ia memilih menekankan perbaikan tata kelola dan sinergi antar-lembaga.
Sejumlah pengamat menilai bahwa perbedaan pandangan di antara pimpinan daerah adalah hal biasa, tetapi bila terus dibiarkan tanpa mitigasi maka bisa melebar menjadi konflik struktural. Hariyanto berharap pihak-pihak terkait segera menyelesaikan persoalan internal agar tidak mengganggu jalannya pembangunan daerah.
Di akhir, Hariyanto mengajak seluruh unsur pemerintahan, legislatif, serta masyarakat untuk tetap solid dan mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga citra Provinsi Riau.(*)
