Semangatnews,Jkt – Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengatakan, pemberitaan Asia Sentinel yang dinilainya fitnah dapat merusak citra dirinya dan Partai Demokrat.
Pemberitaan Asia Sentinel yang dimaksud SBY adalah tentang keterkaitan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.
Oleh karena itu, SBY sangat serius menelusuri pemberitaan media asal Hongkong tersebut.
Ia membentuk sebuah tim khusus untuk menginvestigasinya. Bahkan, investigasi dilakukan di tiga negara, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.
“Isi artikel Asia Sentinel ini sebuah fitnah yang sangat keterlaluan dan kalau dibiarkan akan sangat merusak dan menghancurkan nama baik SBY dan Partai Demokrat selamanya,” ujar SBY saat Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).
Selain itu, SBY ingin publik merasakan penderitaannya selama 10 tahun dituduh memiliki keterkaitan dengan kasus Bank Century.
SBY menegaskan, ia dan partainya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari Bank Century dan pemberitaan Asia Sentinel adalah fitnah.
“Supaya Saudara-saudara kita di Tanah Air ikut merasakan perasan kami sudah sangat lelah dan sebenarnya menderita, karena hampir 10 tahun, kami dicurigai, dituduh dan difitnah, seolah menerima aliran dana dari Bank Century,” ujar dia.
SBY juga merasa bahwa isu tersebut “digoreng” pada tahun politik. Investigasi menyeluruh dinilainya perlu dilakukan demi kebenaran dan keadilan.
Hasil investigasi
Pada acara yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan hasil investigasi internal partai terhadap pemberitaan Asia Sentinel.
Investigasi dilakukan di tiga negara, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.
Hinca mengatakan, gugatan sengketa perdata yang menjadi basis dari artikel tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama SBY dan Partai Demokrat seperti yang dituduhkan.
Gugatan perdata tersebut antara Weston International Capital Limited versus J Trust, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pihak lainnya.
Oleh sebab itu, Hinca menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah fitnah.
“Pemberitaan Asia Sentinel yang merujuk gugatan sengketa perdata murni ini dengan menyebut Presiden SBY dan Partai Demokrat terlibat kejahatan korupsi adalah fitnah,” tuturnya saat acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).
Selain itu, Hinca menyebutkan, Asia Sentinel juga telah mengakui kesalahannya dengan mencabut berita tersebut serta meminta maaf kepada SBY, Demokrat, dan rakyat Indonesia.
Permintaan maaf media Asia Sentinel kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dimuat di laman media asal Hongkong tersebut pada 19 September 2018.
Hinca mengatakan, masalah dengan media lokal yang mewartakan berita tersebut juga telah diselesaikan.
Ia mengatakan, media-media di Indonesia yang mengutip berita Asia Sentinel telah mengakui kesalahannya, mencabut beritanya, serta meminta maaf.
Di akhir paparannya, Hinca menegaskan bahwa kasus Bank Century tersebut telah lama selesai, dan juga telah usai.
Permintaan maaf Asia Sentinel
Sebelumnya, media asal Hong Kong, Asia Sentinel, meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Permintaan maaf ini dilayangkan atas pemberitaan mereka sebelumnya yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.
“Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga turut meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut,” tulis Asia Sentinel di laman situsnya, Rabu (19/9/2018).
“Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut.”
Asia Sentinel mengakui bahwa berita yang ditulis oleh kepala editornya, John Berthelsen, adalah sebuah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.
“Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tak berimbang dan menciderai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.”(smngtnews/serambinews)
Klik disini untuk halaman asli
