Jakarta, Semangatnews.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp 900.000 dijadwalkan disalurkan kepada pekerja dan buruh pada November hingga Desember 2026. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan terbaru yang mengatur persyaratan penerima serta mekanisme pemberian bantuan tersebut.
Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki penghasilan terbatas. Bantuan diberikan dalam bentuk subsidi upah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemberian BSU dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, tidak seluruh pekerja otomatis mendapatkan bantuan meskipun memiliki pekerjaan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Landasan hukum penyaluran BSU 2026 adalah Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Salah satu persyaratan utama adalah calon penerima harus berstatus sebagai WNI dan memiliki NIK yang valid. Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Dari sisi penghasilan, batas gaji penerima ditetapkan paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan UMP maupun UMK. Artinya, pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tidak selalu otomatis gugur karena terdapat penyesuaian khusus bagi daerah yang memiliki UMK lebih tinggi.
Sebagai contoh, apabila suatu daerah memiliki UMK sebesar Rp 3,7 juta, batas penghasilan penerima BSU disesuaikan menjadi Rp 3,8 juta setelah dilakukan pembulatan ke atas. Dengan demikian, pekerja dengan penghasilan yang masih berada dalam batas tersebut tetap berpeluang memenuhi persyaratan dari sisi gaji.
Kemnaker juga menetapkan bahwa data penghasilan yang digunakan berasal dari laporan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mencakup upah pokok dan tunjangan tetap, sehingga pekerja perlu memastikan data yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan kondisi penghasilan sebenarnya.
Meski demikian, terdapat kelompok masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan ini. Pemerintah secara tegas mengecualikan ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dari daftar penerima BSU 2026.
Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus dengan total Rp 900.000 untuk satu penerima, bukan melalui pencairan bulanan secara terpisah.
Untuk mengetahui perkembangan penyaluran dan memastikan informasi mengenai status penerimaan, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Pekerja dapat menggunakan menu pengecekan penerima apabila layanan tersebut tersedia, kemudian memasukkan NIK sesuai KTP dan mengikuti petunjuk verifikasi yang ditampilkan.
Penyaluran BSU direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Masyarakat diminta mengikuti pengumuman resmi pemerintah serta berhati-hati terhadap tautan pendaftaran tidak resmi, pesan yang meminta biaya administrasi, maupun pihak yang menjanjikan pencairan bantuan dengan imbalan tertentu.(*)
