Jakarta, Semangatnews.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap adanya dugaan kerugian negara hingga sekitar Rp1 triliun yang ditemukan di lingkungan kementeriannya. Temuan ini kemudian berujung pada pengunduran diri dua pejabat eselon I, yang memicu kekhawatiran masyarakat mengenai tata kelola keuangan dan proses pembangunan jalan di Indonesia.
Menurut Menteri Dody, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengirim dua surat temuan kepada dirinya yang menyingkap adanya penyimpangan anggaran di sejumlah unit kerja Kementerian PU. Dari surat pertama yang dikirim pada Januari 2025, BPK mencatat kerugian negara hampir mencapai Rp3 triliun, angka yang kemudian turun dalam surat kedua menjadi sekitar Rp1 triliun.
Temuan BPK tersebut diyakini berkaitan dengan kegiatan di dua direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Kedua unit tersebut selama ini memiliki peran besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas umum.
Tak lama setelah temuan itu mencuat, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen SDR Dwi Purwantoro memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Dody menegaskan bahwa pengunduran diri itu bukan keputusan tiba-tiba, melainkan mengikuti proses audit yang panjang dan dialog internal yang dilakukan sejak awal.
“BPK berkirim surat dua kali. Di Januari 2025 dan Agustus 2025. Dan dalam proses itu, ketika data awal saya sampaikan, maka yang bersangkutan memilih untuk mengundurkan diri,” ujar Dody dalam konferensi pers di Semarang, Jawa Tengah.
Dody juga mengungkapkan bahwa internal kementerian sempat lambat menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, sehingga dirinya harus mengambil alih langsung proses penanganan. Ia bahkan membentuk tim khusus yang dia pimpin sendiri, dengan dukungan personel dari Kejaksaan Agung, guna mempercepat pengembalian kerugian negara tersebut.
Selain itu, Menteri PU juga berniat mengaktifkan kembali Komite Audit di lingkungan kementeriannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. “Saya tidak bisa membersihkan rumah saya jika sapu saya sendiri kotor,” ujar Dody, menekankan perlunya reformasi internal.
Pengunduran diri dua Dirjen ini lantas memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat. Banyak warga bertanya-tanya mengenai nasib proyek infrastruktur yang tengah berjalan, terutama pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan nasional yang menjadi tumpuan mobilitas masyarakat.
Anggaran yang bisa hilang hingga Rp1 triliun tentu berdampak pada prioritas pembangunan. Seandainya dana tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk infrastruktur, sejumlah jalan rusak di berbagai daerah barangkali bisa lebih cepat diperbaiki sebelum musim arus mudik dan arus balik Lebaran.
Meski demikian, Menteri Dody memastikan pembangunan jalan nasional tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa kementeriannya saat ini fokus pada penanganan lubang-lubang besar serta pemantauan ruas jalan strategis agar aman dilalui masyarakat.
Kementerian PU juga telah menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelesaikan pekerjaan jalan di sejumlah titik penting di Jawa Tengah yang diharapkan rampung dalam 1-2 bulan ke depan.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan fiskal dan perbaikan tata kelola di institusi pemerintah. Publik kini menantikan langkah lebih lanjut dari lembaga penegak hukum untuk memastikan akar masalah ini terselesaikan, serta agar kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur nasional tetap terjaga.(*)
