Stunting Di Limapuluh Kota, Bupati: Tanggungjawab Seluruh Perangkat Daerah

oleh -

SEMANGATNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota lakukan rembuk stunting bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non-pemerintah. Kegiatan itu merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting. Kegiatan tersebut berkaitan dengan penetapan Kabupaten Limapuluh Kota secara nasional sebagai salahsatu lokus stunting tahun 2020-2024.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Baca Juga:  Tim KRYD Polres Dan Tim 7 Payakumbuh Lebih Intensif Dalam Razia Yustisi Prokes

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyampaikan, angka prevalansi stunting di Kabupaten Limapuluh Kota adalah 40,1 persen. Melihat kondisi itu, stunting menjadi permasalahan dan isu strtegis yang harus diselesaikan. Stunting juga menjadi salahsatu faktor masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saat ini IPM Limapuluh Kota 69,47 persen, jauh diatas rata-rata provinsi Sumatra Barat yang berada diangka 72,38 persen. IPM daerah kita pada tahun 2020 berada di urutan 13 dari 18 kabupaten/kota yang ada di sumbar,” kata Bupati di Sarilamak, Senin (12/4/2021).

Baca Juga:  Edward Serahkan 100 Helai Pakaian, Sukseskan Yatim Balaki

Ditambahkan bupati, permasalahan stunting bukan tanggungjawab dari dinas kesehatan saja. Ada peran OPD lain diantaranya PUPR dalam memenuhi akses sanitasi dan air minum dan Disdukcapil dalam pelayanan dokumen kependudukan, Bapelitbang. Begitu juga dengan beberapa perangkat daerah lainnya hingga pemerintah nagari.