Jakarta, Semangatnews.com – Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan meski muncul desakan dari sebagian jajaran Syuriah. Ia menilai bahwa dokumen permintaan mundur yang beredar tidak otentik dan tidak memenuhi standar.
Ia menyebut bahwa hingga kini tidak ada satu pun surat resmi yang diserahkan kepadanya. Karena itu, ia menilai keputusan yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak bisa dijadikan dasar yang sah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa dokumen PBNU sudah seharusnya menggunakan sistem tanda tangan digital. Hal itu penting untuk memastikan integritas dan riwayat dokumen dapat dilacak dengan jelas.
Menurutnya, tanpa sistem yang jelas, dokumen internal mudah direkayasa dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Hal inilah yang membuatnya mempertanyakan keaslian risalah rapat yang viral tersebut.
Ia menegaskan bahwa permintaan mundur terhadap ketua umum tidak dapat dilakukan secara sepihak. Mekanisme organisasi, kata dia, telah mengatur bahwa mandat muktamar hanya dapat digugurkan melalui prosedur tertentu yang bersifat formal.
Dalam pertemuan dengan para ketua PWNU se-Indonesia, mayoritas menyatakan dukungan agar ia tetap memimpin PBNU hingga masa jabatannya selesai. Para ketua wilayah menilai bahwa situasi ini harus diselesaikan dengan dialog, bukan tekanan.
Gus Yahya juga menyampaikan bahwa ia tidak ingin dinamika ini menimbulkan kegaduhan di kalangan jamaah. Ia mengajak seluruh struktur organisasi untuk menjaga ketenangan dan fokus pada program kerja PBNU.
Ia menilai bahwa menjaga marwah organisasi adalah hal terpenting. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun tidak boleh menghasilkan perpecahan yang merugikan umat.
Meski menghadapi tekanan politik internal, Gus Yahya memilih untuk tetap menjalankan tugasnya. Ia mengaku akan terus bekerja sebagaimana amanah yang diberikan kepadanya melalui muktamar.
Ia juga berkomitmen untuk membangun komunikasi dengan jajaran Syuriah guna memastikan semua pihak dapat mencapai titik temu. Rekonsiliasi dianggapnya sebagai langkah paling tepat untuk menjaga stabilitas organisasi.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi PBNU sebagai organisasi besar. Kejelasan prosedur dan komitmen para tokoh di dalamnya akan menentukan arah kepemimpinan dan kestabilan organisasi ke depan.(*)
