Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah telah menarik pembiayaan utang neto sebesar Rp506 triliun hingga Agustus 2026. Realisasi tersebut mencapai 60,8 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan angka tersebut masih sesuai dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah akan terus memperhatikan perkembangan pembiayaan sampai penghujung 2026. Pemerintah juga akan menyesuaikan strategi apabila terdapat perubahan kondisi pasar maupun kebutuhan pembiayaan negara.
Sumber pembiayaan utang terbesar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara. Hingga 31 Agustus 2026, penerbitan SBN secara neto telah mencapai Rp527,4 triliun atau sekitar 66 persen dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun.
Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman tercatat minus Rp21,4 triliun. Posisi tersebut membuat total pembiayaan utang neto berada di bawah angka penerbitan SBN.
Kinerja penerbitan SBN tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi SBN hingga Agustus 2026 tercatat meningkat 22,3 persen secara tahunan dari Rp431,3 triliun menjadi Rp527,4 triliun.
Di tengah kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah menyatakan pasar SBN masih mampu menyerap penerbitan surat utang. Salah satu indikatornya terlihat dari rasio penawaran dalam lelang yang masih menunjukkan minat investor terhadap surat utang pemerintah.
Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN sepanjang 2026 tercatat 1,88 kali. Sementara itu, rata-rata bid to cover ratio pada lelang SBSN berada di level 2,53 kali.
Meski demikian, imbal hasil SBN tenor 10 tahun masih berada lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Per 15 September 2026, yield tenor tersebut tercatat 7,17 persen, sedangkan pada awal tahun berada di level 6,11 persen.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan investasi sebesar Rp62,6 triliun sampai akhir Agustus. Pembiayaan ini diarahkan untuk mendukung sejumlah program melalui lembaga dan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.
Pemerintah selanjutnya akan terus memantau kebutuhan pembiayaan APBN hingga akhir tahun. Pergerakan pasar SBN, kondisi ekonomi global, serta kebutuhan defisit anggaran menjadi faktor yang akan diperhatikan dalam pengelolaan pembiayaan negara sepanjang sisa 2026.(*)
