Terkait Pembangunan Feeder Tol Trans Sumatera, Pemkab Dharmasraya, Kuansing dan Inhu Gelar Pertemuan

oleh -

Terkait Pembangunan Feeder Tol Trans Sumatera, Pemkab Dharmasraya, Kuansing dan Inhu Gelar Pertemuan

SEMANGATNEWS.COM-Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau gelar pertemuan terkait pembangunan Feeder Tol Dharmasraya- Indragiri Hulu Jum’at (19/3). Pertemuan yang berlangsung di Aula kantor Bupati Dharmasraya itu dihadiri Sekda, Asisten, Kepala Dinas PUPR, Perkimtan, Bappeda dan Kepala Bagian Pemerintahan masing-masing pihak. Hadir juga, pihak BPJN (Balai Jalan Nasional) dari Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

Baca Juga:  Rumah Sakit Stroke Bukittinggi Ganti Nama Jadi RS .OTAK DR.dr. Muhammad Hatta

Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, H. Adlisman, M.Si mengatakan, penting adanya kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau terkait rencana pembangunan feeder tol menuju Jalan Tol Trans Sumatera di Riau. Serta dukungan kebijakan ketiga daerah kabupaten ini.

Setelah mendengar langsung dukungan dan kesepakatan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan feeder tol Dharmasraya-Indragiri Hulu, Sekda Adlisman berucap, “Perjuangan ini akan semakin kuat dan optimal apabila kita lakukan secara bersama-sama,”.

Baca Juga:  Djamaluddin Adinegoro Selain Wartawan Juga Sastrawan

Pembangunan feeder tol Dharmasraya-Indragiri Hulu yang diusulkan Bupati Dharmasraya telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, sebut Adlisman. Bahkan, pihak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) telah datang dan bertemu langsung dengan pihak Pemprov Sumbar dan Pemkab Dharmasraya, membicarakan perihal usulan tersebut, yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Baca Juga:  Payakumbuh Mengumumkan, Penambahan Kasus Positif Covid-19, Sembilan Sembuh

Namun demikian, kata Sekda, diperlukan sejumlah proses sebelum usulan pembangunan feeder tol Dharmasraya-Inhu ini benar-benar terwujud. Diantaranya penyiapan dokumen perencanaan, seperti pra fisibility study (FS), FS, DED dan Amdal, sebagai teknis untuk pengusulan ke pemerintah pusat. Sehingganya diperlukan pembahasan lebih detail dan koordinasi yang intens dari masing-masing daerah.(rls/rsy)