Tiga Besar MCP KPK di Sumbar, Pemko Siap Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas KKN

oleh -

SEMANGATNEWS..COM – Pemko siap mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada tahun 2020, Padang Panjang masuk peringkat tiga besar pencapaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kabupaten/kota se-Sumbar.

Demikian diutarakan Wakil Walikota, Drs. Asrul kepada Kominfo seusai Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kamis (18/3), di Aula Gubernuran Sumbar.

Baca Juga:  DPRD Kota Padang Sampaikan LKPJ Tahun 2020

“Pemko juga akan meningkatkan Progres Area Intervensi seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP (aparat pengawasan intern pemerintah-red), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa,” tuturnya didampingi Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dan Inspektur, Dr. Syahril SH, MH.

Baca Juga:  Semarak Hari Bakti Rimbawan di Sumbar; Mangrove dan Taxus Tanaman Andalan

Sementara itu, Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, S.P Datuak Marajo dalam sambutannya mengatakan, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Maraknya kasus korupsi yang terjadi, membuat tindak pidana korupsi menjadi perhatian utama, khususnya bagi kantor-kantor pemerintah.

“Korupsi yang terjadi di pemerintahan dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah. Juga dapat berdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat luas. Seperti terganggunya pembangunan dan gagalnya program penanganan kemiskinan. Maka itu perlu adanya upaya keras untuk memberantas tindak pidana korupsi,” tegasnya.