Jakarta, Semangatnews.com – Suasana rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memanas setelah Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, memutar video iring-iringan truk bermuatan kayu gelondongan berdiameter besar yang melintas hanya dua hari setelah banjir bandang menerjang wilayah Sumatera. Video tersebut memicu kemarahan para anggota dewan.
Titiek menilai pemandangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat yang sedang dilanda musibah. Ia menyesalkan bagaimana perusahaan bisa dengan bebas menebang dan mengangkut kayu besar di tengah situasi bencana. Menurutnya, hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi praktik penebangan liar.
Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Komisi IV menuntut penjelasan rinci terkait penyebab banjir besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka menyoroti dugaan kuat bahwa deforestasi turut memperparah dampak bencana yang dipicu cuaca ekstrem.
Titiek menegaskan bahwa faktor cuaca tidak dapat dijadikan alasan utama. Ia menilai hilangnya tutupan hutan di kawasan hulu serta alih fungsi lahan yang tidak terkontrol telah membuat tanah tidak lagi mampu menahan limpasan air, sehingga banjir bandang dan longsor lebih mudah terjadi.
Menanggapi tekanan keras tersebut, Raja Juli Antoni menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan mengakui bahwa kerusakan hutan berperan besar dalam memperparah bencana. Ia memaparkan data terbaru mengenai kondisi DAS dan penurunan tutupan hutan di sejumlah wilayah Sumatera yang kini berada pada titik kritis.
Raja Juli juga berjanji akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan illegal logging. Ia memastikan tidak akan ragu mengeksekusi tindakan hukum, termasuk terhadap perusahaan yang diduga memiliki dukungan politik maupun jaringan kuat di belakangnya.
Komisi IV menilai komitmen itu masih perlu ditegaskan melalui kebijakan formal. Karena itu, dewan memutuskan membentuk Panja Alih Fungsi Lahan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan kerusakan hutan dan mencegah bencana serupa di masa depan.
Titiek Soeharto, dalam rapat tersebut, menolak wacana moratorium sementara yang dianggap tidak cukup efektif. Ia mendorong penghentian permanen penebangan pohon besar serta pembenahan total sistem izin pemanfaatan kawasan hutan yang selama ini dianggap longgar.
Rapat berlangsung dalam suasana penuh ketegangan dan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kebijakan kehutanan nasional. Kerusakan hutan yang selama bertahun-tahun terjadi disebut sebagai bom waktu yang kini meledak dalam bentuk bencana ekologis.
Di tengah sorotan publik yang semakin meningkat, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah konkret. Tindakan reboisasi, audit izin perusahaan, serta transparansi dalam proses penegakan hukum menjadi tuntutan masyarakat agar perubahan benar-benar terwujud.
Komisi IV menekankan bahwa janji Menhut hanya akan berarti jika benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu. Mereka menegaskan bahwa siapapun pelakunya, bahkan jika berada di balik dukungan kekuasaan, harus dikenai tindakan hukum setimpal.
Rapat itu menjadi pengingat keras bahwa urusan kehutanan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah dan DPR dituntut bergerak cepat agar tragedi serupa tidak kembali menghantui Sumatera dan wilayah lain di Indonesia.(*)
