Wagub Audy Harapkan Terwujudnya Penyidik Yang Profesional Dan Berkeadilan.

oleh -

SEMANGATNEWS.COM – Dalam pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan indonesia, yang dibagi dalam wilayah-wilayah administrasi Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki berbagai macam permasalahan hukum pemerintahan, publik, maupun privat masyarakat.

Keberadaan pemerintah dalam menjalankan dan mengatur kenegaraan memerlukan instrumen hukum yang harus ditaati oleh setiap warga negara.

“Instrumen hukum yang dibuat pemerintah bersama dengan wakil rakyat tentu harus dijalankan dan ditegakkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan maupun kestabilan hidup bermasyarakat,” sambut Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy pada acara Pembinaan Peningkatan Kemampuan (BINKATPUAN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Hotel Kyriad Bumiminang, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga:  Sempat Ditiadakan Karena Pandemi, Warga Koto Tangah Kembali Lakukan Pembersihan Pandam Perkuburan Bersama

Acara tersebut dibuka langsung Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kapolres/Ta se-Sumbar, Penyidik Polri serta PPNS se-Sumbar dan para undangan lainnya.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Audy Joinaldy juga mengatakan dalam menjalankan dan menegakkan instrumen ini, tentu dibentuk suatu lembaga ataupun aparatur yang ditunjuk untuk melaksanakan dan menegakkan hukum.

Baca Juga:  Gubernur dan Bakor KAN Sepakati Tidak Ada Dualisme KAN di Nagari

“Salah satu latar belakang dibentuknya aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian dengan penyidik dan penyelidiknya, kejaksaan maupun kehakiman dan juga dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja serta penyidik PPNS untuk menegakkan instrumen hukum daerah atau peraturan daerah,” ujar Audy.

Demi terwujudnya penyidik yang profesional dan berkeadilan di dalam menegakkan hukum tentu harus didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki sumber daya yang kuat dan mampu memberikan serta menjawab setiap permasalahan kemasyarakatan yang mencari keadilan dan kepastian hukum.