SOLOK, SEMANGATNEWS.COM — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi banjir bandang atau galodo di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Rakor tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini sekaligus membahas langkah percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Solok.
Dalam rapat itu, hadir Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar, Bupati Solok, Wakil Bupati Solok, unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala OPD, Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, sejumlah OPD Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran terkait lainnya.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan perkembangan kondisi pascabencana, termasuk dampak terhadap masyarakat, kerusakan rumah, infrastruktur, hingga sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah.
Kerusakan kawasan perkantoran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain melaporkan kondisi dan perkiraan kerugian, Bupati Solok juga menyampaikan kebutuhan penanganan lanjutan, termasuk rencana pembangunan dan realisasi sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Bupati Solok turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Presiden secara langsung di Kabupaten Solok. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat menjadi tambahan semangat bagi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan.
Gubernur Sumatera Barat menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Solok. Ia menyebut tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu kondisi yang perlu terus diwaspadai.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan penyisiran dan pemantauan terhadap sejumlah aliran sungai sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Kepala BNPB juga melaporkan langkah penanganan yang telah dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat. Jajaran BNPB telah turun langsung mendukung proses pencarian, pertolongan, evakuasi, serta penanganan awal masyarakat yang terdampak.
Setelah masa tanggap darurat, penanganan selanjutnya akan dilakukan pada tingkat kabupaten dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pendataan warga terdampak secara menyeluruh. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan langkah pemulihan, termasuk apabila terdapat rencana penataan kembali permukiman maupun relokasi.
“Pak Bupati, tolong didata orangnya,” ujar Wapres.
Menurut Wapres Gibran Rakabuming Raka, penanganan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki rumah atau memindahkan warga. Pemerintah juga perlu memperhatikan sumber penghidupan masyarakat yang ikut terdampak.
Karena itu, lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat bencana juga diminta menjadi bagian dari perhatian dalam proses pemulihan. Hal tersebut berkaitan langsung dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Wapres juga menegaskan bahwa kerusakan fasilitas pemerintahan tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus tetap jalan, terutama Dukcapil,” tegasnya.
Selain pelayanan administrasi kependudukan, perhatian juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih, terutama warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah diminta memastikan kelompok tersebut mendapat perhatian dalam proses evakuasi hingga tahap pemulihan.
Persoalan air bersih turut menjadi perhatian Wapres. Gangguan sumber air akibat bencana diharapkan tidak membuat masyarakat terdampak kesulitan memperoleh kebutuhan dasar tersebut.
“Air bersih jangan sampai air kotor karena bencana. Nanti kita realisasikan,” kata Wapres.
Mengenai rencana relokasi warga terdampak, Wapres meminta pemerintah daerah memastikan lokasi yang dipilih benar-benar aman dan tidak berada di kawasan yang kembali berisiko terkena bencana.
“Pastikan, Pak Bupati, lokasi barunya aman untuk pengungsian,” ujarnya.
Di sisi lain, Wapres mengapresiasi koordinasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, BPBD dan unsur terkait lainnya dalam menangani bencana di Kabupaten Solok.
“Di Solok ini cukup kompak semua,” kata Wapres.
Wapres menegaskan pemerintah akan terus mendorong agar proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik dan cepat. Koordinasi antarinstansi diminta terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Rakor tersebut sekaligus membahas kebutuhan Kabupaten Solok dalam tahap pemulihan, mulai dari perbaikan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan, pemulihan permukiman dan lahan pertanian, keberlanjutan pelayanan publik, hingga penguatan mitigasi bencana.
Usai penyampaian arahan, Bupati Solok menyampaikan sejumlah pertanyaan dan kebutuhan daerah secara langsung kepada Wakil Presiden untuk mendapatkan perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemulihan Kabupaten Solok sekaligus memperkuat upaya mitigasi agar dampak bencana serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang. (Adinda)

