Jakarta, Semangatnews.com – Modus penipuan dengan memanfaatkan sistem pembayaran melalui kode QR berbasis QRIS makin canggih dan marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Pelaku membuat kode QR palsu yang tampak seperti milik pedagang asli dan meniru identitas merchant dengan sangat detail sehingga korban tidak menyadari bahwa mereka tengah bertransaksi dengan akun ilegal.
Saat korban melakukan pemindaian atau scan QRIS tersebut, dana dari rekening korban bisa langsung berpindah tanpa ada indikasi normal, bahkan bisa habis dalam waktu singkat.
Menurut pengamatan, modus ini sering dimulai ketika korban diminta untuk memindai QR yang dicetak atau ditampilkan oleh pelaku, lalu transaksi tampak normal — nama merchant muncul, nominal muncul — namun prosesnya diarahkan ke rekening berbeda.
Bank sentral dan asosiasi sistem pembayaran kemudian memberi peringatan bahwa keamanan pembayaran melalui QRIS adalah tanggung jawab bersama antara penyedia sistem, merchant, dan pengguna.
Pengguna diimbau untuk selalu memastikan bahwa nama merchant yang muncul pada aplikasi pembayaran sesuai dengan merchant fisik dan barang atau jasa yang dibayar.
Merchant pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan QR yang dipajang adalah QRIS resmi dan dalam pengawasan mereka, serta memantau proses transaksi termasuk notifikasi yang diterima setelah pembayaran.
Meski sistem QRIS telah dibangun dengan standar keamanan nasional, celah masih ada, terutama bila pengguna kurang teliti atau merchant kurang melakukan pengawasan internal.
Kasus‑kasus ini menjadi pelajaran bahwa metode pembayaran digital yang cepat memang memudahkan transaksi, namun juga membuka ruang bagi pelaku kejahatan dengan teknik digital yang semakin kompleks.
Bank Indonesia bersama berbagai pihak terus menyosialisasikan keamanan sistem pembayaran digital dan mendorong mekanisme perlindungan konsumen lebih kuat dalam ekosistem pembayaran.
Bagi masyarakat umum, penting untuk memahami bahwa kemudahan teknologi harus diiringi oleh kewaspadaan pribadi — satu scan yang salah bisa berakibat fatal.
Dengan semakin berkembangnya modus penipuan seperti ini, seluruh elemen dalam sistem pembayaran di Indonesia dituntut bekerja sama agar kepercayaan publik tetap terjaga dan risiko kerugian bisa diminimalkan.(*)
