Jakarta, Semangatnews.com – Keputusan pemerintah membuka peluang warga negara asing menjadi direktur utama BUMN ekspor sumber daya alam memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kebijakan yang didorong Presiden Prabowo Subianto itu dinilai sebagai langkah berani, namun juga memicu kekhawatiran soal kedaulatan ekonomi nasional.
Pemerintah menilai kehadiran profesional asing di tubuh BUMN dapat membawa standar manajemen internasional dan mempercepat transformasi perusahaan negara. Langkah tersebut disebut bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Presiden Prabowo bahkan disebut telah mengubah regulasi agar tenaga profesional asing bisa menduduki posisi strategis di perusahaan pelat merah tertentu. Kebijakan itu diarahkan khususnya pada BUMN yang bergerak di sektor ekspor dan pengelolaan sumber daya alam.
Pendukung kebijakan tersebut menilai Indonesia membutuhkan figur berpengalaman internasional untuk membenahi tata kelola BUMN. Mereka beranggapan perusahaan negara harus lebih profesional dan bebas dari praktik kolusi maupun kepentingan politik domestik.
Beberapa kalangan juga menilai keterlibatan profesional asing dapat membantu memperluas jaringan perdagangan global Indonesia. Pengalaman internasional dianggap penting agar BUMN mampu bersaing dengan perusahaan multinasional besar.
Namun di sisi lain, kritik keras muncul dari sejumlah tokoh politik dan pengamat ekonomi. Mereka mempertanyakan alasan pemerintah mempercayakan posisi strategis kepada warga negara asing di tengah banyaknya sumber daya manusia Indonesia yang dinilai kompeten.
Kekhawatiran juga muncul terkait potensi kebocoran informasi strategis negara, terutama karena BUMN ekspor akan mengelola sektor-sektor penting seperti energi dan sumber daya alam. Sejumlah pihak menilai jabatan strategis seharusnya tetap diprioritaskan bagi warga negara Indonesia.
Pemerintah membantah kebijakan tersebut akan mengurangi peran tenaga profesional lokal. Menurut pihak Danantara Indonesia, penunjukan WNA tetap akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan transfer pengetahuan kepada SDM Indonesia.
Perdebatan semakin berkembang karena kebijakan ini muncul bersamaan dengan pembentukan BUMN baru yang akan mengelola ekspor sumber daya alam Indonesia secara terpusat. Publik menilai posisi direksi di perusahaan tersebut akan sangat menentukan arah ekonomi nasional ke depan.
Sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu memastikan transparansi dalam proses rekrutmen direksi asing agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Mekanisme pengawasan dan batas kewenangan juga dianggap harus diperjelas sejak awal.
Meski menuai kontroversi, pemerintah tampaknya tetap yakin kebijakan tersebut diperlukan untuk mempercepat reformasi BUMN. Publik kini menunggu bagaimana implementasi aturan baru itu dan sejauh mana dampaknya terhadap pengelolaan ekonomi nasional.(*)
