Workshop Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Data Desa

oleh -

Workshop Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Data Desa

Semangatnews, Solok Selatan – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Barat bersama DPD RI, menggelar workshop evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa bagi Wali Nagari dan Kepala OPD se Kabupaten Solok Selatan (Solsel) di Aula Sarantau Sarurambi Kantor Bupati, Kamis (01/10/20).

Hadir sebagai narasumber dalam workshop tersebut, Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori, Kepala BPKP Sumbar Buyung Wiyono, Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Rahayu Ningsih (Melalui Vidcon), serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok, Budi Utomo.

Pjs Bupati Solsel yang diwakili oleh Plh Sekreatris Daerah, Fidel Efendi dalam sambutannya mamaparkan, jumlah dana desa tahun 2020 sebanyak Rp44,9 Miliar dan sudah disalurkan hingga bulan September sebanyak Rp37,5 miliar dengan jumlah persentase 83,5% dari total anggaran.

Namun lanjutnya, pada Bulan April terbit PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam penanganan covid-19 terjadi perubahan dan pergeseran jumlah dana desa yang digunakan lebih maksimal untuk penanganan covid-19.

Ia menjelaskan, untuk Kabupaten Solsel dana desa yang digunakan untuk penanganan covid-19 yang dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai tahap I dengan sasaran 6.061 KK dengan total anggaran Rp.10,9 Miliar.

Sementara itu untuk BLT dari dana desa tahap II dan III sesuai dengan permendes PDTT dan PMK digunakan untuk pembelian disinfektan beserta alatnya, pembelian masker serta pembelian APD sesuai skala desa.

Untuk pengawasan dilapangan, ia mengatakan pemerintah daerah telah memerintahkan OPD terkait utuk melakukan pembinaan administrasi serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelola keuangan dan penguatan kelembagaan sekaligus monitoring evaluasi.

Namun demikian, ia mengakui masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya selama pandemi covid-19 adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, sehingga sangat berdampak pada pemerintahan nagari untuk menindaklanjutinya.

“Pemerintahan nagari dan bamus harus melakukan pembahasan yang memerlukan waktu dan proses yang panjang sehingga mengakibatkan penyaluran agak terlambat kepada penerima manfaat,” ungkapnya.

Selanjutnya juga timbul perbedaan persepsi dalam merealisasikannya karena tidak sinkronnya Permendes PDTT nomor 7 dengan PMK nomor 50 tahun 2020 khususnya tentang penyaluran BLT dana desa untuk 3 bulan berikutnya.

Ia berharap, melalui workshop ini tidak ada penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintahan nagari, terutama dana desa yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga tujuan untuk memutus mata rantai covid-19 benar-benar terwujud.