Jakarta, Semangatnews.com – Persoalan krisis iklim kembali menjadi perhatian setelah Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Melalui sejumlah spanduk dan poster, organisasi lingkungan tersebut menyuarakan kekhawatiran mengenai bencana ekologis serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Aksi itu bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Momentum tersebut dimanfaatkan para aktivis untuk mengingatkan pemerintah bahwa penanganan persoalan lingkungan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.
Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan. Greenpeace ingin menegaskan bahwa dampak krisis iklim tidak berhenti pada kerusakan alam, tetapi dapat merembet ke sektor pangan, pekerjaan, kesehatan, dan pengeluaran rumah tangga.
Kritik lainnya disampaikan melalui tulisan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Pesan tersebut mencerminkan desakan agar pemerintah memperkuat langkah pencegahan bencana dan tidak hanya mengandalkan penanganan setelah dampak kerusakan terjadi.
Greenpeace mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ketika bencana ekologis mengganggu produksi dan distribusi pangan, rumah tangga dapat menghadapi kenaikan pengeluaran. Pada saat bersamaan, masyarakat yang bekerja di sektor yang bergantung pada cuaca dan kondisi lingkungan berpotensi mengalami penurunan pendapatan.
Dalam laporan riset “Besok Harga Naik!”, Greenpeace menyoroti dampak krisis iklim terhadap konsumsi pangan dan produktivitas masyarakat di sejumlah kawasan perkotaan. Hasil riset itu digunakan untuk menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan dapat memberikan tekanan ekonomi yang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi memengaruhi kemampuan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nelayan dan pekerja sektor informal menjadi kelompok yang disorot dalam persoalan tersebut. Perubahan kondisi cuaca dapat memengaruhi aktivitas melaut, sedangkan hujan ekstrem dan gangguan mobilitas berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja yang mengandalkan aktivitas harian untuk memperoleh penghasilan.
Karena itu, Greenpeace mendorong pemerintah agar kebijakan iklim turut mempertimbangkan perlindungan sosial dan ekonomi. Penanganan bencana perlu disertai upaya memperkuat ketahanan pangan, menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan, serta memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan bantuan ketika menghadapi situasi darurat.
Pemerintah merespons aksi tersebut dengan menyatakan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, mengatakan bahwa kekhawatiran mengenai krisis iklim dan biaya hidup warga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Pemerintah juga mempersilakan Greenpeace menyampaikan data dan rekomendasi untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Respons tersebut membuka ruang bagi dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Namun, tindak lanjut berupa evaluasi kebijakan, keterbukaan data, dan program perlindungan masyarakat tetap menjadi aspek penting untuk menunjukkan bahwa aspirasi publik memperoleh perhatian yang memadai.
Aksi Greenpeace di Bundaran HI pun membawa pesan bahwa krisis iklim harus ditangani sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Penguatan pencegahan bencana, perlindungan sumber penghidupan, dan kebijakan ekonomi yang memperhatikan kerentanan warga menjadi langkah penting agar dampak perubahan lingkungan tidak semakin memperlebar beban rumah tangga di Indonesia.(*)
