Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah belum mengambil keputusan untuk mengubah penentuan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 yang tengah dilakukan BPS.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perbincangan masyarakat mengenai klasifikasi desil dalam DTSEN. Sejumlah warga mempertanyakan hasil pendataan karena merasa posisi mereka dalam desil 9 atau 10 tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka alami sehari-hari.
Airlangga mengatakan hasil pendataan BPS dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pemerintah ingin melihat terlebih dahulu data terbaru sebelum menentukan apakah terdapat aspek dalam sistem klasifikasi yang perlu diperbaiki atau disesuaikan.
Meski demikian, Airlangga memastikan tidak ada rencana menambah jumlah desil. Pembagian tetap berada pada rentang desil 1 hingga 10 karena sistem tersebut merupakan pembagian populasi berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan.
Dalam sistem tersebut, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sebaliknya, desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Setiap desil mencakup sekitar 10 persen keluarga dalam populasi.
BPS menegaskan bahwa klasifikasi tersebut tidak dapat dibaca sebagai ukuran tunggal mengenai pendapatan atau kekayaan seseorang. Penentuan posisi keluarga mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi sehingga seseorang dalam desil tertentu tidak otomatis memiliki kondisi ekonomi yang identik dengan seluruh anggota kelompoknya.
Pemahaman tersebut menjadi penting karena desil kini berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Data DTSEN digunakan untuk membantu menentukan sasaran program sosial maupun kebijakan yang membutuhkan identifikasi kelompok masyarakat berdasarkan kondisi ekonominya.
Salah satu kebijakan yang ikut dikaitkan dengan klasifikasi tersebut adalah rencana penataan penyaluran BBM bersubsidi. Pemerintah sebelumnya membahas kemungkinan membatasi akses kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, meskipun mekanisme dan penggunaan desil sebagai salah satu dasar kebijakan masih dalam pembahasan.
Ekonom menilai penggunaan desil perlu dilakukan secara hati-hati, khususnya ketika digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat yang dianggap mampu. Posisi relatif dalam populasi belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi secara absolut sehingga penggunaan indikator tambahan dapat menjadi penting untuk mencegah kebijakan salah sasaran.
Sementara itu, Sensus Ekonomi 2026 masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada 31 Agustus. Pendataan tersebut diharapkan memberikan informasi yang lebih mutakhir mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan usaha di seluruh Indonesia.
Setelah data BPS tersedia, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan evaluasi terhadap klasifikasi yang digunakan dalam DTSEN. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akurasi data sekaligus memastikan kebijakan berbasis kondisi sosial ekonomi benar-benar menyasar masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.(*)
