Gubernur Sumbar Buka Pelatihan Fungsional PAK, Guru SMA, SMK Dan SLB Di Lingkungan Pemprov Sumbar.

oleh -

SEMAQNGATNEWS.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membuka pelatihan fungsional dalam rangka Penghitungan Angka Kredit (PAK) terhadap guru SMA, SMK dan SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Saat itu, Gubernur Sumbar didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, Kepala BPSDM Provinsi Sumbar Jefrinal Arifin, Koordinator Widyaiswara BPSDM Provinsi Sumbar Herita Dewi di Aula BPSDM Provinsi Sumbar, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga:  Wali Kota Payakumbuh Sambut Tim Penilai Disdukcapil Tingkat Provinsi Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan acara pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pedoman, dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional yang objektif dan professional.

“Dalam penyusunan penilaian angka kredit dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai secara sistematis dan benar. Dengan harapan dapat memberi efek besar bagi peserta untuk kemajuan Sumbar kedepan,” harap Mahyeldi.

Selain itu, juga dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait penilaian angka kredit. Dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ditemukan peserta, terkait penilaian angka kredit jabatan fungsional yang ditemukan di lapangan.

Baca Juga:  Perbaikan Jalan 'Galugua' Prioritas Bupati Limapuluh Kota

Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, agar tenaga Fungsional dapat memaksimalkan angka kredit maupun honor, sehingga tidak ada masalah lagi kapan gaji akan keluar dan tidak lagi kata tertunda.

“Kalau itu yang mempengaruhi akan mengurangi kualitas pendidik, karena kunci dari pendidikan adalah guru, tergantung kepada segala sesuatu yang ada disekitarnya yang tidak mengganggu tehadap guru saat mengajar,” ungkap Mahyeldi.

Baca Juga:  Mushalla Babul Jannah dan Warga Popwils Siap Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 H

Selanjutnya Mahyeldi juga meminta kepada para peserta pelatihan agar dapat membantu dalam penetapan penilaian angka kredit bagi guru-guru. Karena itu juga dapat mempengaruhi pendapatan dan hak-hak mereka.