Gubernur Sumbar : Tegaskan OPD yang Serapan Rendah Hingga September 2019 akan diberikan Sanksi

oleh -

Gubernur Sumbar : Tegaskan OPD yang Serapan Rendah Hingga September 2019 akan diberikan Sanksi

Semangatnews, Padang – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat segera menyelesaikan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumbar terhitung hingga semester satu, yang sesuai data jauh di bawah target. Jika ditanya akan banyak alasan karena itu, saya tidak akan bertanya namus untuk triwulan III semua mesti sesuai target.

Saya bersama pak Wagub akan berikan sanksi yang tegas, jangan sampai ada salah perencanaan soal anggaran, saya akan berikan apresiasi jika serapan rendah karena efesiensi namun tidak mengurangi target hasil yang ditetapkan. Dan OPD agar segera menyelesaikan semua permasalahan dan target serapan fisik dan keuangan hingga September akhir.

Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada rapat evaluasi pembangunan semester satu tahun anggaran 2019, di Auditorium Gubernur, Rabu (7/8/2019). Hadir dalam kesempatan itu Asisten Pembanguan dan Ekonomi, Ir. Benny Warlis, Kepala Bajeuda Zainuddin, Kepala Biro Pembangunan dan Rantau, Kepala OPD, pejabat eselon III dan bagian keuangan OPD dilingkungan Pemprov Sumbar.

Gubernur katakan, deviasinya terlalu jauh dari target realisasi fisik 70,73 persen hanya tercapai 46,11 persen. Realisasi keuangan target 66,92 persen hanya tercapai 40, 73 persen, jika deviasinya dibawah 10 persen masih bisa dimaklumi. Ini pasti ada yang salah.

“Tetapi kalau lebih dari itu tidak bisa diterima lagi, ketelambatan dan rendahnya serapan harus segera perbaiki,” tegas Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno mengatakan, OPD yang capaiannya masih jauh dari target diminta untuk segera menggenjot realisasi di instansinya agar target akhir tahun di atas 95 persen bisa tercapai.

“OPD yang rendah-rendah ini saya beri waktu hingga September. Jika realisasi masih tidak membaik, akan diberikan sanksi agar ini tidak jadi kebiasaan buruk setiap tahun. Tidak ada alasan untuk merealisasikan anggaran, ini tugas kepala OPD untuk segera mengatasi masalah, maksimal deviasi pada September itu hanya 10 persen,” tuturnya

Lanjut Irwan Prayitno menyampaikan, evaluasi yang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pembangunan sehingga berjalan dengan baik. Sehingga, ada perbaikan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh OPD.

“Insyaallah tidak ada masalah. Evaluasi seperti ini biasa dilakukan, karena terkait realiasi ini dari pengalaman tahun sebelumnya diakhir tahun semua target akan terpenuhi oleh OPD, bahkan semua diatas 95 persen,” pungkasnya

Menurut Kepala Biro Rantau dan Pembangunan Sumbar Luhur Budianda dalam laporannya menyebutkan total anggaran pembangunan provinsi itu pada 2019 mencapai Rp 7,1 triliun masing-masing belanja tidak langsung Rp 4,3 triliun dan belanja langsung Rp 2,7 triliun.

Budi juga menyampaikan bahwa Evaluasi semester pertama tahun ini didapati serapan fisik dan keuangan ada sepuluh OPD yang paling baik hingga semester satu, diantaranya Inspekstorat Daerah, sementara yang belum mencapai target, ada juga sepuluh OPD, diantaranya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.