PILKADA 2020: THE SHOW MUST GO ON

oleh -

PILKADA 2020: THE SHOW MUST GO ON
Oleh: Jen Zuldi
(Konsultan Politik, tinggal di Padang)

Pro-kontra apakah Pilkada serentak 2020 perlu ditunda ataukah dilanjutkan beberapa waktu yang lalu menjadi trending topic. Menurut saya, kedua kelompok yang berselisih pendapat sama-sama memiliki argumentasi yang cukup rasional, dan sejatinya sama-sama memiliki itikad baik. Diantara kelompok-kelompok civil society yang meminta penundaan Pilkada tahun 2020 ini antara lain berasal dari tenaga kesehatan, Komnas HAM, PB NU, PP Muhammadiyah, hingga Mantan Wapres Jusuf Kalla. Bahkan menurut survey Polmatrix Indonesia, ada 72,4% masyarakat yang meminta Pilkada tahun 2020 ini ditunda (Antara, 17/9/2020).

Baca Juga:  Rasanya Saya Pengin Kembalikan Izin Masjid At Tabayyun Ke Gubernur DKI: Catatan Ilham Bintang

Meski amplitudo suara yang menuntut penundaan Pilkada terbilang cukup tinggi, namun keputusan finalnya tetap berada di tangan institusi-institusi yang memiliki otoritas, yakni Menteri Dalam Negeri RI mewakili pemerintah, Komisi II DPR RI mewakili legislatif dan penyelenggara pemilu (KPU). Menurut saya, para pemegang kebijakan tersebut memang berkewajiban untuk menampung semua pendapat yang muncul, kemudian melakukan kajian objektif menggunakan instrumen science-based policy sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, tools analisis seperti game theory, analisis resiko atau analisis urgensi dapat dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar berkualitas.

Pro-kontra tersebut berakhir Senin, 21 September 2020 setelah Komisi II DPR RI melakukan rapat kerja/dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

No More Posts Available.

No more pages to load.