Jakarta, Semangatnews.com – Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 kembali memunculkan pertanyaan mengenai arah politik pemerintahan. Reshuffle kali ini memperlihatkan semakin banyaknya posisi strategis yang diisi oleh figur yang dianggap dekat dengan Prabowo, meski sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo masih bertahan.
Pelantikan pejabat baru berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pemerintah menyebut pergantian tersebut sebagai bagian dari penataan pemerintahan dalam sisa masa jabatan 2024–2029.
Dalam perombakan tersebut, Prabowo mengubah sejumlah posisi penting. Sugiono meninggalkan kursi Menteri Luar Negeri untuk menjadi Menko PMK, sementara posisi Menlu kemudian diberikan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.
Pergantian lain terjadi di Kementerian Perindustrian. Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara Bahlil Lahadalia mendapatkan posisi baru sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
Perubahan juga terjadi di sektor keamanan. Prabowo mengganti Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dan menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya. Suyudi sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional.
Meski kehilangan jabatan Kapolri, Listyo tidak sepenuhnya keluar dari pemerintahan. Ia justru mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Langkah tersebut menjadi salah satu contoh bahwa reshuffle tidak selalu berarti pemberhentian total terhadap pejabat lama.
Hal serupa terlihat dari keberadaan sejumlah tokoh lain yang masih berada di dalam struktur pemerintahan. Kondisi ini membuat reshuffle terbaru dinilai bukan sebagai upaya membersihkan seluruh figur yang berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya, melainkan sebagai penataan ulang kekuatan di dalam pemerintahan.
Sejumlah pengamat politik menilai perubahan tersebut menunjukkan proses konsolidasi pemerintahan Prabowo. Penempatan orang-orang yang dipercaya pada sejumlah posisi strategis dipandang sebagai upaya memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kebijakan pemerintah dapat dijalankan sesuai arah Presiden.
Analisis lain menyebut hubungan politik Prabowo dan Jokowi kini memasuki fase baru. Pengaruh Jokowi dinilai belum sepenuhnya hilang, tetapi beberapa figur yang sebelumnya memiliki posisi strategis mulai bergeser. Hal ini terlihat dari perubahan sejumlah jabatan penting dalam reshuffle terbaru.
Meski demikian, keberadaan figur-figur lama menunjukkan bahwa Prabowo masih menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis. Tokoh dengan pengalaman pemerintahan tetap dapat dipertahankan atau dipindahkan ke posisi lain selama dinilai masih memiliki fungsi strategis bagi pemerintah.
Reshuffle ketujuh akhirnya tidak hanya menjadi momentum pergantian pejabat, tetapi juga memperlihatkan perubahan konfigurasi kekuasaan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. Kabinet kini semakin menunjukkan karakter kepemimpinan Prabowo, sementara jejak pemerintahan Jokowi masih terlihat melalui sejumlah nama yang tetap berada dalam lingkaran kekuasaan.(*)
